Prediksi Komnas HAM: Darurat Sipil Picu Chaos, Pelanggaran HAM Serius terjadi Di Mana-mana

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas yang salah satunya membahas soal mudik di tengah wabah COVID-19. Foto Setneg
Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas yang salah satunya membahas soal penanganan wabah COVID-19. Foto Setneg

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kebijakan penetapan darurat sipil untuk memutus persebaran COVID-19 oleh Presiden Jokowi dinilai akan membawa dampak negatif.


Bahkan, darurat sipil bakal memicu kekacuan massal. Seharusnya, pemerintah mengedepankan kebijakan yang menggandeng rakyatnya.

Sebagai gantinya, Jokowi seharusnya menggunakan Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan dibanding darurat sipil.

Demikian disampaikan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/3/2020).


“Komnas HAM berharap status tersebut (darurat sipil) tidak diterapkan,” harapnya.

Choirul Anam menjelaskan, karakter dasar darurat sipil berbeda jauh dengan kondisi darurat kesehatan yang saat ini di terjadi.

“Dan jelas kebutuhan kebijakan juga berbeda jauh,” terangnya.

Sebaliknya, pihaknya menilai darurat sipil bakal memicu ketakutan di tengah masyarakat.

Diprediksi, bakal banyak tindakan koersif yang berpotensi menimbulkan chaos dan pelanggaran HAM secara masif.

Menurutnya, kebutuhan penanganan COVID-19 adalah mengajak masyarakat, membangun kesadaran dan partisipasi atau solidaritas yang serius.

“Terutama juga harus membangun kepercayaan dari semua pihak. Termasuk pemerintah pusat dan daerah untuk satu langkah dan satu platform kebijakan,” papar dia.

Browser anti blokir Kojop bisa diunduh di PlayStore, klik bit.ly/kojop