Komnas HAM Heran Jokowi Pilih Darurat Sipil: Pemerintah Lepas Tanggung Jawab

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Komisioner Komnas HAM Choirul Anam memprediksi, darurat sipil akan memicu kerusuhan dan pelanggaran HAM berat secara masif.


Pasalnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga menimbulkan banyak kegelisahan dan potensial turunnya kepercayaan publik kepada pemerintahan.

Choirul Anam mengungkap, pihaknya sudah memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi dalam penanganan COVID-19.

Yakni Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan dibanding kebijakan darurat sipil.


Dengan memilih darurat sipil, berkembang pertanyaan publik mengapa pemerintah tidak menggunakan Pasal 55.

Dalam pasal tersebut secara jelas mengatur bahwa rakyat dijamin pemenuhan hidup sehari-hari oleh pemerintah.

Terkait jaminan hidup ini, PSBB dan darurat sipil secara nyata tidak memberikan jaminan kebutuhan hidup sehari-hari ketika prosesnya sedang berlangsung.

Jika merujuk pada pada Pasal 59 UU tentang Karantina Kesehatan, maka pemerintah pusat lepas tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan hidup masyarakat.

Demikian disampaikan Choirul Anam dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/3/2020).

“Komnas HAM telah memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk memberikan bantuan langsung sebagai jaminan kehidupan sehari-hari selama proses penanganan covid 19,” ungkapnya.

“Khususnya jika diterapkan skema Pasal 49 sampai 59 UU Karantina Kesehatan,” Sambung Anam.

Oleh karena itu, lanjut dia, penting untuk segara dibuat kebijakan jaminan kebutuhan hidup, apalagi telah dipilih kebijakan PSBB.

“Tanpa jaminan ini, potensial kebijakan PSBB melahirkan berbagai pelanggran HAM dan juga menimbulkan tindakan koersif yang masif dan meluas,” terangnya.

Browser anti blokir Kojop bisa diunduh di PlayStore, klik bit.ly/kojop