Tetapkan Darurat Sipil, Jokowi: Saya Ingatkan, Karantina Wilayah Kewenangan Pusat, Bukan Pemda

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas yang salah satunya membahas soal mudik di tengah wabah COVID-19. Foto Setneg
Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas yang salah satunya membahas soal mudik di tengah wabah COVID-19. Foto Setneg

Sementara untuk UMKM, pelaku usaha dan pekerja informal, pemerintah segera menyiapkan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi.


“Ini nanti yang akan segera kami umumkan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Darurat sipil itu sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Dalam pasal 3 disebutkan, bahwa penguasa tertinggi dalam darurat sipil adalah Presiden yang berlaku sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang.


Dalam keadaan itu, Presiden dibantu sejumlah menteri dibantuk TNI dan Polri.

Download aplikasi PojokSatu.id, klik di sini

(ruh/pojoksatu)