Jokowi Disebut Keliru Lagi, Gara-Gara Darurat Sipil, Publik Bisa Chaos, Selanjutnya Darurat Militer

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin dan Jubir Istana, Fadjroel Rachman
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin dan Jubir Istana, Fadjroel Rachman

POJOKSATU.id, JAKARTA – Publik menyuarakan untuk menolak kebijakan darurat sipil yang akan diterapkan pemerintah jika wabah corona terus meningkat.


Bahkan penolakan itu bergema di media sosial dengan tagar #TolakDaruratSipil.

Pengamat hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Muhtar Said mengatakan, penerapan darurat sipil mengarah pada kekuasaan otoriter.

Merujuk pada Perppu 23/1959, Said menyebutkan bahwa pemberlakukan status darurat sipil berada satu tingkat di bawah darurat militer.


“Perlu di ingat penerapan darurat sipil itu memberikan penguasa untuk membatasi media dan bisa juga mengarah ke larangan menggunakan peralatan telekomunikasi,” kata Muhtar Said, Senin (30/3).

Lulusan Magister Hukum Universitas Diponegoro ini mengaku heran dengan renacana yang digulirkan oleh pemerintahan Joko Widodo Kata Said, lebih baik pemerintah pusat menggunakan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan (UU 6/2018).

Ia meyakini dengan menggunakan UU Kekarantinaan Kesehatan sudah efektif untuk menanggulangi wabah Covid-19.

“Apa beratnya pemerintah menggunakan UU Karantina (UU 6/2018) yang lebih baru ketimbang mundur ke belakang. Bayangkan ketika orang tidak boleh mudik namun alat telekomunikasi dicabut, akan terjadi chaos, ketika chaos status akan ditingkatkan menjadi darurat militer,” ujar Said.

Said meminta pemerintah pusat lebih mengedepankan keselamata rakyat sipil daripada menyelematkan para investor. Apalagi saat ini kondisi ekonomi sudah mulai lesu.

“Seharusnya lebih mengedepankan keselamatan rakyat sipil daripada investor. toh, kondisi perekonomian sudah mulai lesu, diteruskan tetap saja lesu,” pungkasnya.

(sta/rmol/pojoksatu)