Darurat Sipil Ada di Perppu Nomor 23 Tahun 1959, Isinya Mengerikan

Jalan Jendral Sudirman DKI Jakarta sepi akibat isu virus corona. Kendati demikian, aktivitas masyarakat masih tetap berlangsung. Foto JPNN
Jalan Jendral Sudirman DKI Jakarta sepi akibat isu virus corona. Kendati demikian, aktivitas masyarakat masih tetap berlangsung. Foto JPNN

Di ayat (2), bisa diberlakukan pembatasan atau pelarangan kode tertentu, tulisan rahasia, percetakan rahasia, tulisan steno, gambar-gambar, tanda-tanda, juga pemakaian bahasa-bahasa lain dar pada bahasa Indonesia.

Sedangkan di ayat (3), menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi sepertinya telepon, telegrap, pemancar radio.

“Dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, pun juga mensita atau menghancurkan perlengkapan-perlengkapan tersebut,” demikian bunyi ayat tersebut.

Di pasal 18 ayat (1) disebutkan, bahwa rapat-rapat umum, pertemuan umum dan arak-arakan harus meminta izin lebih dulu kepada Penguasa Darurat Sipil.


Sedangkan di ayat (2), Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi atau melarang memasuki atau memaka gedung-gedung, tempat-tempat kediaman atau lapangan-lapangan untuk beberap waktu yang tertentu.

Pada pasal pasal 19, Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah dan berhak melakukan pemeriksaan badan dan pakaian tiap orang yang dicurigai.

Download aplikasi PojokSatu.id, klik di sini

(ruh/pojoksatu)