Darurat Sipil Ada di Perppu Nomor 23 Tahun 1959, Isinya Mengerikan

Jalan Jendral Sudirman DKI Jakarta sepi akibat isu virus corona. Kendati demikian, aktivitas masyarakat masih tetap berlangsung. Foto JPNN
Jalan Jendral Sudirman DKI Jakarta sepi akibat isu virus corona. Kendati demikian, aktivitas masyarakat masih tetap berlangsung. Foto JPNN

POJOKSATU.id, JAKARTA – Presiden Jokowi resmi memberlakukan pembatasan sosial skala besar dan darurat sipil untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia.

Darurat sipil sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya.

Disebutkan, darurat sipil diberlakukan jika ada keadaan bahaya atau gejala yang dapat membahayakan hidup negara.

Sementara dalam pasal 3 disebutkan bahwa Presiden sekaligus menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Perang.


Dalam pelaksanannya, Presiden juga dibantu oleh sejumlah menteri dan TNI/Polri dan diperbolehkan menunjuk pejabat dari sipil jika diperlukan.

Pada pasal 14 disebutkan bahwa Penguasa Darurat Sipil berhak melakukan segala hal yang diperlukan.

Seperti melakukan penggeledahan di suatu tempat dengan surat pemerintah, baik umum maupun istimewa, sekalipun bertentangan dengan kehendak pemilik atau penghuninya.

Sedangkan pasal 15 memberikan kewenangan kepada Penguasa Darurat Sipil untuk melakukan penyitaan suatu barang yang dianggap menganggu keamanan.

Selain itu, Penguasa Darurat Sipil juga berhak mengetahui semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercakapkan, baik melalui telepon atau radio sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1).

Browser anti blokir Kojop bisa diunduh di PlayStore, klik bit.ly/kojop