Penghentian Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bukti Proyek Jokowi Asal Serobot

Presiden Jokowi meninjau pembangunan LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, di kilometer 16 Bekasi Timur, 12 Desember 2019. Foto: Kemensetneg
Presiden Jokowi meninjau pembangunan LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, di kilometer 16 Bekasi Timur, 12 Desember 2019. Foto: Kemensetneg

Karena itu, ia pun cukup menyayangkan kondisi tersebut, terlebih malah membahayakan keselamatan.


“Aneh jika kita yang jalankan tiba-tiba tunda sendiri karena alasan-alasan standar keselamatan,” sambungnya.

Ia juga menyebut, tidak menutup kemungkinan bahwa ratusan proyek yang ada di luar Jakarta, juga telah abai terhadap standar lingkungan dan keselamatan.


“Jika di Jakarta ada ini, maka mungkin akan ada ratusan proyek besar di luar Jakarta yang abai dengan standar lingkungan dan keselamatan,” katanya.

“Apalagi ditambah ada beberapa konflik dengan warga sekitar proyek,” tekan Geradi.

Maka, tidak salah jika kemudian publik menilai bahwa proyek itu hanya ingin memperlihatkan seolah-olah angka investasi di Indonesia besar.

“Jadi ini proyek tidak banyak dipikirkan, hanya supaya angka investasi kita seolah-olah besar,” pungkas Geradi.

Untuk diketahui, dalam surat instruksi penghentian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, ada enam poin yang menjadi latar belakangnya.

Pertama, pembangunan proyek tersebut dinilai kurang memperhatikan kelancaran akses keluar masuk jalan tol sehingga berdampak terhadap kelancaran jalan tol dan non-tol.

Kedua, pembangunan kurang memperhatikan manajemen proyek sehingga terjadi pembiaran penumpukan material di bahu jalan.

Akibatnya mengganggu fungsi drainase, kebersihan jalan, dan keselamatan pengguna.

“Pengelolaan proyek menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek yang menyebabkan kemacetan luar biasa pada ruas jalan tol dan mengganggu kelancaran distribusi logistik,” bunyi poin ketiga.

Download aplikasi PojokSatu.id, klik di sini