Pejabat Ribut di Rumah Dinas Walikota Makassar Dianggap Fenomena Gunung Es

Pejabat Pemkot Makassar ribut di rumah dinas Wali Kota Makassar. Repro

POJOKSATU.id, MAKASSAR – Keributan di rumah dinas Walikota Makassar, mendapat perhatian dari pengamat pemerintahan, Andi Luhur Prianto.


Ia menyebut keributan tersebut merupakan dampak adanya fragmentasi politik di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Makassar.

“Keributan di Pemkot kemarin hanyalah fenomena gunung es. Potensi destruksi yang laten tersembunyi justru lebih besar lagi. Pejabatnya terbiasa bekerja dengan loyalitas ganda. Sebagai ASN dan sebagai pekerja politik,” kata Luhur, Kamis (27/2/2020).

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar ini menyebutkan, para pejabat yang ada di Pemkot Makassar pun tidak mampu memberi solusi atas masalah-masalah teknis. Termasuk pemberian tunjangan penghasilan pegawai (TPP).


“Ada pembiaran dan pengabaian dari pihak-pihak yang seharusnya menyelesaikan masalah. Mereka pun memanfaatkan keterbatasan otoritas seorang Penjabat Wali Kota,” jelas Luhur.

BACA: Pejabat Pemkot Makassar Ribut di Rujab Wali Kota, “STPDN Macam Apa Kau?”

Masalah yang ada di Pemkot Makassar, menurutnya, merupakan masalah internal. Beberapa pimpinan OPD tak mampu melakukan komunikasi secara horizontal dengan pimpinan OPD lainnya.

“Apa susahnya sesama pimpinan berkomunikasi secara horizontal ataukah menyampaikan masalah yang dihadapi secara hierarkis. Mencari solusi secara melembaga. Bukan dengan cara-cara pertunjukan kekerasan,” lanjut Wakil Dekan II FISIP Unismuh Makassar ini.

Seperti diketahui, perdebatan seru hingga upaya mogok dilakukan jajaran Satpol-PP Makassar.

Sejumlah anggota Satpol PP protes atas penggunaan sistem absensi elektronik. Sistem ini diberlakukan oleh BKSDM Kota Makassar sebagai dasar untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Kasatpol PP Kota Makassar Iman Hud bersama anak buahnya lantas mendatangi rumah dinas Wali Kota Makassar, di Jalan Penghibur, Rabu (26/2) sore.

Selain Kasatpol PP, hadir pula Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kota Makassar, M Sabri.

Iman Hud dan M Sabri sempat bersitegang dengan ASN dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar.

Pejabat eselon II itu bahkan menghardik ASN yang notabene adik juniornya di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).

Ia mencela juniornya karena dianggap tidak bisa menjaga marwah pemerintahan.

“Kamu tidak tahu, STPDN macam apa kau? Tinggi sekolahmu (seharusnya) kau jaga marwahnya pemerintahan,” imbuh Kasatpol PP, Iman Hud.

“Tidak bisa bikin mode etika, saya saja yang lebih tinggi jabatan daripada dia bisa mengatur dengan baik ini aturan,” tambahnya.

(fajar/one/pojoksatu)