Larangan Natal di Sumbar, Menag-Polri dan Pemda kok Tunduk ke Ormas Intoleran?

Natal-2019
Ilustrasi perayaan Natal.

Karena itu, ia menilai bahwa pelarangan beribadah itu jelas merupakan tindak pidana.


Sebagaiaman tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas, yang melarang Ormas melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum.

“Apapun alasannya, hanya penegak hukum yang berwewenang melarang,” papar dia.

BACA: Bantah PojokSatu.id Gara-gara Uighur, Mahfud: Saya Lewat Pintu Sebelah Timur


“Oleh karena itu, tindakan sejumlah ormas setempat yang melarang pelaksanaan ibadah umat Kristiani, sebagaimana surat pernyataan pelarangannya beredar di medsos, jelas merupakan kejahatan atau tindak pidana,” katanya.

Ironisnya, pelarangan yang sudah berjalan sejak bertahun-tahun itu selama ini dibiarkan tanpa ada penindakan sama sekali.

“Itu merupakan sikap yang sangat memalukan karena mencederai tanggungjawab negara untuk melindungi warganya dan mencederai hak-hak dasar warganya melakukan ibadah sesuai agamanya,” sambungnya.

Padahal, UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis No. 40 Tahun 2008 dan UU Ormas No. 16 Tahun 2017 sebagai hukum positif.

BACA: Tuding ‘Congkel’ Febri Diansyah karena Dendam, Ini Balasan KPK untuk ICW

“Mengapa Menag dan Kapolri tidak segera menindak ormas pelaku pembuatan surat kesepakatan pelarangan ibadah Natal?” heran dia.

Dengan kondisi demikian, katanya, maka negara secara tidak langsung jadi pastisipan dan ikut pula menjadi intoleran.

“Padahal salah satu kewajiban negara adalah melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai amanat UUD 1945.

(jpnn/ruh/pojoksatu)