Larangan Natal di Sumbar, Menag-Polri dan Pemda kok Tunduk ke Ormas Intoleran?

Ilustrasi perayaan Natal.
Ilustrasi perayaan Natal.

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pelarangan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat dinilai sudah kelewat batas.


Kendati ada surat perjanjian dan pernyataan, pelarangan itu harusnya bisa dipidanakan.

Demikian disampaikan Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila Petrus Salestinus dalam keterangannya, Selasa (24/12/2019).

BACA: Hadiri Misa Malam Natal, Anies Baswedan Malah Kena Singgung: Gereja Ini selalu Kebanjiran

Petrus juga menegaskan, pemerintah tidak boleh tunduk kepada ormas intoleran di Provinsi Sumatera Barat.

“Pimpinan ormas harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas,” tegasnya.

Ia menyatakan, pelarangan ibadah itu bukan saja di luar wewenang ormas, tapi juga merampas hak-hak umat Kristiani.

“Ini sudah meniadakan hak-hak warga umat Kristiani untuk merayakan Ibadah Natal selama bertahun-tahun sebagai kejahatan berlanjut,” sambungnya.

BACA: Skandal Jiwasraya, Gerindra Tantang KPK, Demokrat Senggol PSI: Katanya Kawal Uang Rakyat

Di sisi lain, Menteri Agama dan Kapolri pun ‘haram’ memberi toleransi dan bersikap acuh serta seakan-akan menjadi jubir ormas intoleran di Sumbar.

Kendati sekalipun, pelarangan tersebut didasarkan atas surat kesepakatan atau perjanjian.

“Itu artinya aparat [emerintah tunduk kepada perilaku intoleran ormas di balik kesepakatan yang melarang umat Kristiani melaksanakan ibadah Natal,” tegasnya lagi.

Loading...