Dedi Mulyadi Berang, “Ada AMDAL saja Berantakan, Apalagi Dihapuskan”

Wakil Ketua Komisi IV, DPR RI Dedi Mulyadi
Wakil Ketua Komisi IV, DPR RI Dedi Mulyadi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV, DPR RI Dedi Mulyadi angkat bicara tentang rencana pemerintah untuk menghilangkan analisis kajian lingkungan (AMDAL) dan izin mendirikan bangunan (IMB), dari syarat pengurusan izin investasi.

Menurutnya, langkah tersebut adalah keliru dan malah akan mempercepat kerusakan lingkungan. Karena itu, ia mendesak pemerintah mengkaji ulang, bahkan bila perlu dibatalkan.

Ia menyatakan, di tengah kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang, pemerintah mestinya punya komitmen untuk menanggulangi kerusakan lingkungan dan mengatasinya, bukan memberikan ruang untuk semakin rusak.

“Ada AMDAL saja sekarang banyak terjadi pencemaran, apalagi sampai dihilangkan,” kata Dedi Mulyadi, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/11/2019).


Ia pun dengan tegas menolak wacana tersebut, walaupun dengan alasan proses percepatan investasi dengan meniadakan seluruh rambu-rambu yang mengatur tata kelola lingkungan.

Lanjut Dedi, tak menjamin Rencana Detail Tata Ruang bisa mengandalikan kualitas ruang dan lingkungan. Karena di lapangan banyak penyimpangan dan lainnya.

Yang perlu dibenahi oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil adalah menetapkan konsultan-konsultan AMDAL yang pro terhadap lingkungan.

“Konsultan AMDAL-nya yang harus ditetapkan, konsultan yang memiliki integeritas yang enggak bisa ditawar untuk kepentingan,”

“Biar teguh pada pemikirannyan tentang lingkungan dan tidak bisa dibelokan demi kepentingan bisnis semata,” katanya.

Kondisi terbaik saat ini, untuk pengendalian lingkungan tetap dengan menghadirkan AMDAL, apalagi hasilnya digunakan menjadi rujukan masyarakat.
Karena menurut Dedi, kehancuran lingkungan menjadi masalah besar di Indonesia selain korupsi.

“Berulang kali saya katakan di komisi IV,Tata ruang kita ini belum beres dan selalu saya katakan ayo bereskan ini loh problemnya,” jelas Dedi

Selain itu menurut politisi partai golkar tersebut, kerusakan lingkungan dipastikan bakal merugikan negara ketimbang pendapatan yang didapat dari investasi.

“Suatu saat kita tidak dapat salary ekonomi, yang ada kerugian lingkungan yang jauh lebih mahal ketimbang yang didapat dari investasi,salah satu bagian menjaga lingkungan untuk anak cucu kita kedepan nantinya” tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari daftar syarat yang dibutuhkan dalam proses pengurusan izin investasi.

Penghapusan dilakukan demi memudahkan pengusaha dalam berinvestasi di Indonesia, meski dihapus, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil memastikan pemerintah tak akan mengorbankan kualitas tata ruang dan keberlanjutan lingkungan.

(adw/pojoksatu)