Ternyata ‘Desa Hantu’ Sri Mulyani itu Ada, Faktanya Ditemukan di Sultra

Ilustrasi dana desa
Ilustrasi dana desa

Sementara, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait ‘desa hantu’ penerima Dana Desa.

Pasalnya, syarat pencairan Dana Desa tersebut salah satunya adalah harus memiliki penduduk.

Demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Kerja sama Kemendes PDTT Bonivasius Prasetya Ichtiarto.

BACA: Kata Fahira Idris, Polisikan Ade Armando Bukan Buat Anies: Siapapun Gubernurnya Saya Permasalahkan


Ia menyebutkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencairkan anggaran Dana Desa.

“Apa yang mau dimanfaatin? Sekarang kan pencairan Dana Desa bagaimana caranya?” tanyanya.

Syarat tersebut diantaranya adalah harus membuat rancangan anggaran pendapatan desa.

“Dia (Desa) harus membuat aturan desa melalui musyawarah desa, kalau manusianya tidak ada bisa enggak bikin itu,” terang Bonivasius.

BACA: Ima Sebut Gaji Tim Gubernur Era Ahok Bukan dari APBD, dari Taipan?

Dana Desa sendiri dicairkan melalui tiga tahapan. Pada tahap I, Pemerintah Daerah diharuskan menyerahkan Perdes (Peraturan Desa) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Tahap II diwajibkan memberikan laporan realisasi dan konsolidasi Dana Desa tahun sebelumnya. Dan pada tahap III memberikan seluruh laporan yang ada di tahap I dan II secara lengkap.