Menteri dari Parpol Sumringah Tidak Dilarang Rangkap Jabatan, Ini Syarat dari Jokowi

Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo penuhi undangan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan terkait kursi menteri, Senin (21/10/2019). Foto ist
Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo penuhi undangan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan terkait kursi menteri, Senin (21/10/2019). Foto ist

POJOKSATU.id, JAKARTA – Presiden Jokowi menyatakan para Ketua Partai Politik tidak perlu mundur dari jabatannya hanya karena telah menjabat sebagai menteri.


Itu disampaikan dengan alasan berdasarkan pengalaman periode pertama lalu sejumlah menteri yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai.

“Baik pejabat maupun Ketua Parpol yang penting bisa bagi waktu dan ternyata tidak ada masalah, jadi tidak perlu (mundur),” ujar Jokowi di Istana, Rabu (23/10/2019).


Diketahui pada Kabinet Indonesia Maju ini banyak menteri yang masih menjabat jabatan struktural di Partai Politik.

Di antaranya Prabowo Subianto sebagai Ketum Gerindra, Edhy Prabowo sebagai Waketum Gerindra, Airlangga Hartarto Ketua Umum Golkar, Suharso Monoarfa Ketum PPP, Johny G Plate Sekjen Nasdem.

Meski tidak ada larangan ternyata ketentuan ini menjadi angin segar bagi pejabat elite Parpol untuk tetap merangkap jabatan.

“Saya masih jabat Waketum Gerindra karena kan tadi tidak ada larangan yah,” ujar Edhy Prabowo.

(sta/pojoksatu)