Kapolri Warning Keras yang Mau Demo di Pelantikan Jokowi: Mohon Maaf, Ada yang Idealis, Ada yang…

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Tito Karnvian dalam Apel Gelar Pasukan dalam Rangka Pengamanan Pengambilan Sumpah Serta Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Tito Karnvian dalam Apel Gelar Pasukan dalam Rangka Pengamanan Pengambilan Sumpah Serta Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan tak akan memberikan izin kepada siapapun menggelar aksi unjukrasa jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Karena itu, Kapolri mewanti-wanti kepada pihak manapun, agar mengurungkan niat menggelar demo.

Demikian disampaikan Kapolri usai Apel Gelar Pasukan dalam Rangka Pengamanan Pengambilan Sumpah Serta Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

BACA: Jelang Pelantikan Presiden, Polda Larang Demo Mulai Tanggal 15-20 Oktober


“Meski tidak ada istilah perizinan, yang pertama kami ingin memberikan imbauan kepada masyarakat untuk sebaiknya tidak melakukan mobilisasi massa,” wantinya.

Berdasarkan analisis psikologi massa, bebernya, kumpulan orang dalam jumlah banyak akan mudah berbuat rusuh dan anarkistis.

“Pengalaman kami beberapa kali terjadi (seperti itu),” ujar Tito.

Faktanya, aksi yang dilakukan mahasiswa di siang hari aman lantas berubah saat menjelang malam hari.

BACA: Larang Unjuk Rasa Jelang Pelantikan Presiden, Polisi Diprotes: Anda Melanggar Undang-undang!

“Adik-adik mahasiswa pada siang hari, aman saja, malamnya mulai lempar batu, bakar-bakaran, ada senjata mematikan, berbahaya, merusak fasilitas umum,” katanya.

Karena itu, pihaknya memilih untuk melakukan tindakan pencegahan terjadinya kemungkinan buruk pada saat pelantikan presiden nanti.

Yakni, dengan menggunakan diskresinya untuk tidak mengizinkan unjuk rasa yang dikhawatirkan berkembang menjadi kerusuhan.