Parpol Koalisi Kompak Tolak Perppu: Kalau Ngotot, Sama Saja Presiden Tampar DPR!

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menganulir revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berpolemik. Sikap partai politik yang pernah tergabung di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sepakat menolak perppu tersebut.

Mereka bahkan sudah meminta Presiden Joko Widodo agar tidak menerbitkan Perppu revisi UU KPK.

“Ya sepertinya begitu (sudah ada kesepakatan),” kata Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10).

Ade menjelaskan, kesepakatan itu terbentuk lantaran KIK intens berkomunikasi dengan Jokowi, termasuk meminta pertimbangan rencana penerbitan Perppu.

“KIK memberikan pendapat atau saran belum waktunya dikeluarkan Perppu,” sambung Irfan.

Menurut Ade, pihaknya tegas menyatakan sikap bahwa Perppu belum diperlukan untuk membatalkan UU KPK. Kendati demikian, lanjutnya, terkait Perppu sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Jokowi.

“Perppu ini prerogratif Pesiden di bidang legislasi. Ya kita serahkan kepada presiden yang punya otoritas,” kata Ade, dikutip Pojoksatu.id dari Rmol.

Lebih lanjut, Ade menilai dinamika yang terjadi selama ini belum seluruhnya terakomodir dalam UU KPK yang lama. Karena itu, sudah semestinya direvisi.

“Kita juga tidak bisa mengatakan UU KPK tidak boleh diubah. Lucu juga kalau kita puja-puja,” demikian Ade.

Sementara itu, pengusul Revisi Undang-Undang (RUU) KPK dari Fraksi Nasdem, Teuku Taufiqulhadi meminta kepada Presiden Joko Widodo tak menarik diri dari kesepakatan awal dengan mengeluarkan Perppu KPK.

Sebab pada dasarnya, RUU KPK telah disepakati bersama DPR dan Pemerintah.

“Kita sudah menyatakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Jadi kita mengingatkan (pemerintah), kesepakatan itu tidak boleh dengan mudahnya ditarik,” ucap Taufiqulhadi di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10).

Lebih jauh, ia khawatir jika pemerintah tetap ngotot mengeluarkan Perppu, pemerintahan Jokowi ke depan akan terganjal.

“Kalau mudah menarik diri maka akan berpengaruh terhadap langkah-langkah politik berikutnya. Karena itu saya menganggap pemerintah tidak akan melakukan tindakan yang akan menampar muka legislatif,” katanya.

Walau banyak desakan dari masyarakat kepada presiden untuk segera mengeluarkan Perppu KPK, ia mengaku tetap optimis Jokowi tidak akan mengambil tindakan tersebut.

Terlebih, kata anggota Komisi III DPR periode 2014-2019 ini, Perppu tidak baik jika dikeluarkan saat ini lantaran belum menjadi UU KPK yang resmi.

“Perppu tidak mungkin keluar sekarang karena penomorannya belum ada. Saya sebagai partai koalisi cuma mengatakan, tidak baik mengeluarkan Perppu sekarang ini,” tandasnya.

(fat/pojoksatu)