Jadi Ketua DPR RI, Ini Janji-janji Puan Maharani

Puan Maharani usai resmi ditetapkan sebagai Ketua DPR RI
Puan Maharani usai resmi ditetapkan sebagai Ketua DPR RI

POJOKSATU.id, JAKARTA – Puan Maharani akhirnya resmi menjadi Ketua DPR RI periode 2019-2024 usai dilantik dalma rapat paripurna di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2019) malam.


Kepada wartawan, Puan mengakui tingkat kepercayaan publik kepada para wakilnya itu memang mengalami penurunan yang cukup drastis.

Karena itu, ia memastikan, bersama empat wakilnya, ia akan membawa DPR RI menjadi lebih lagi ke depannya.

BACA: Komposisi Pimpinan Fraksi DPR RI Periode 2019-2024, PDIP Malah Belum


“Kami akan melakukan kerja-kerja secara bergotong royong,” katanya.

Mantan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini menyebut, besok Rabu (1/11), lima pimpinan DPR akan melalukan rapat internal membahas sejumlah langkah prioritas DPR RI periode 2019-2024.

Puan juga berjanji akan membawa DPR lebih mendahulukan kepentingan rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BACA: Resmi, La Nyalla Ketua DPD RI Periode 2019-2024

“Insyaallah akan bersepakat apapun yang akan terjadi di DPR, kepentingan bangsa dan negara akan kami dahulukan untuk kepentingan rakyat,” kata putri Ketua Umum PDIP itu.

Sementara, posisi Puan sebagai Menteri PMK akan diisi oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution sebagai pelaksana tugas (Plt).

Menurut Darmin, dengan kurun waktu masa jabatan yang kurang dari sebulan, ia hanya akan meneruskan tugas-tugas Puan yang sebelumnya sudah berjalan.

BACA: Lah Kok PKS Condong Ketua MPR Milik Partai Golkar Bukan Gerindra, Selesai Sudah

“(Masalah kerjaan) itu normal saja. Ini cuma berapa minggu, kami akan kerjakan dengan baik,” katanya ditemui di kantornya, Selasa (1/10).

Ia menganggap, kondisi yang dialaminya itu adalah hal yang normal dalam pemerintahan.

Saat seseorang meninggalkan posisi di pemerintahan, maka harus ada orang lain yang mengisinya.

BACA: Prabowo Subianto Ngebet Kursi Ketua MPR, Kan Gerindra Belum Pernah

“Memang harus ada pelaksana tugas, dan ini pun karena Menko PMK sebelumnya di DPR. Jadi memang harus begitu,” katanya.

(ruh/pojoksatu)