Jokowi Kejepit, Terbitkan Perppu KPK, Malah Bisa Dilengserkan

Presiden Jokowi, ruu kpk, perppu
Presiden Jokowi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini diibaratkan bak buah simalakama terkait polemik Perppu KPK untuk menganulir Revisi UU KPK.


Pasalnya, jika dilakukan, maka ia bisa berujung pada pemakzulan karena dinilai telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universiats Padjadjaran (Unpad) I Gede Panca Astawa dikutip PojokSatu.id dari JPNN.com, Minggu (29/9/2019).

BACA: Harus Hati-hati soal Perppu KPK, Jangan Tiru Kegagalan SBY, Jokowi Jangan Jadi Hitler


Karena itu, ia mewanti-wanti kepada Jokowi agar jangan sekali-kali menerbitkan Perpu yang berisi pembatalan.

“Karena presiden tidak punya wewenang untuk membatalkan keberlakuan suatu UU. Hanya pengadilan yang punya wewenang untuk membatalkannya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi,” ingat Astawa.

Anggota Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam itu menambahkan, penerbitan Perppu untuk membatalkan UU KPK bisa dianggap sebagai tindakan tanpa wewenang (onbevoegdheid) atau abuse of power.

BACA: Nasdem: Maaf Presiden, Saat Ini Anda Tak Bisa Keluarkan Perppu KPK, Kecuali…

Karena itu, jika akhirnya Presiden Jokowi menerbitkan Perppu, maka sebaiknya isinya bukan pembatalan, tetapi penundaan pemberlakuan atas UU KPK.

“Jadi saran saya, sekali lagi, kalau Presiden harus menerbitkan Perppu, isinya berupa penundaan berlakunya revisi UU KPK, bukan pembatalan,” saran dia.

Selain itu, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam penerbitan sebuah Perppu.