Sekjen PDIP Ngaku Punya Bukti Kebobrokan KPK, Sebut Abraham Samad dan Sudirman Said

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

POJOKSATU.id, BOGOR – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku memiliki banyak bukti kebobrokan di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Diantaranya, adalah sering terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk membidik orang-orang tertentu.

Demikian disampaikan Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Bogor, Minggu (15/9/2019).

BACA: Gak Sadar, Pimpinan KPK Mundur Malah Bikin KPK dalam Bahaya Besar


Karena itu, Revisi UU KPK tidak dapat dinafikan dan memang harus disempurnakan.

“Di dalam kekuasaan yang tidak terbatas itu bisa disalahgunakan oleh oknum yang di dalamnya,” ujarnya.

Tujuannya, agar bisa dilakukan pegawasan terhadap oknum-oknum di internal lembaga antisaruah tersebut.

“Contoh yang sudah sampai ke publik adalah bocornya sprindik Anas Urbaningrum dan kemudian terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan Pak Abraham Samad,” ungkapnya.

BACA: Analisis Bambang Widjojanto: Bau Sangit Kolusif Pemilihan Capim KPK

Hasto juga membocorkan upaya Samad yang mencoret tiga kandidat menteri ESDM saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpilih pada periode pertama.

Setelah ketiga nama itu, terdapat nama Sudirman Said yang akhirnya terpilih sebagai menteri ESDM.

“Pada saat penyusunan calon menteri dengan mencoret nama-nama calon menteri secara sembarangan tidak proper dengan tested interest dan kemudian tidak ada proses atau kritik perbaikan ke dalam yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” paparnya.

BACA: Mahfud MD Beberkan Pelanggaran Hukum Pimpinan KPK

Menurut Hasto, ketiga kandidat menteri, selain Sudirman, sebenarnya banyak yang mumpuni dan bersih dari korupsi.

Namun, Abraham menyalahgunakan wewenangnya dengan membiarkan kandidat nomor empat, Sudirman Said terpilih.

Hasto mencurigai upaya yang dilakukan Samad itu hanya bentuk mengakomodasi kepentingan politik pribadi.

BACA: Pimpinan KPK kok Terkesan Cengeng yah, Ngambekan…

Karena itu, lanjutnya, mereka yang tidak setuju dengan perubahan undang-undang tersebut sebaiknya juga menyampaikan argumentasinya.

“Tetapi juga harus bisa memberikan jawaban yang jelas terhadap berbagai penyalahgunaan kekuasaan yang ada di dalam KPK,” jelas Hasto.

(jpnn/ruh/pojoksatu)