Analisis Bambang Widjojanto: Bau Sangit Kolusif Pemilihan Capim KPK

Bambang Widjojanto
Bambang Widjojanto

“Sebelum 2002, presiden adalah mandataris MPR. Presiden diberi mandat dan yang bertanggung jawab MPR,” katanya.


“KPK itu bukan mandataris presiden, sehingga tak ada istilah hukum mandat kok dikembalikan,” jelas Mahfud.

Guru besar hukum tata negara itu menyebut, mandat bisa dikembalikan karena beberapa hal.

BACA: Sindiran Djarot Saiful Hidayat: UU KPK Bukan Kitab Suci, UUD 45 Saja Bisa Kita Ubah


Semisal, karena pensiun, meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dalam Pasal 32 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002.

Sedangkan KPK, lanjutnya, bukan mandataris siapapun melainkan lembaga independen.

“Biarpun berada di lingkaran kepengurusan eksekutif, namun bukan di bawah presiden,” bebernya.

Akan tetapi, Mahfud menyarankan Presiden Jokowi perlu memnggil pimpinan KPK.

BACA: Ketika Pegawai dan Pimpinan KPK Mulai Dicerca, Novel Baswedan Disebut Provokator

Hal itu dilakukan untuk bertukar pendapat, konsultasi dan berdikusi tentang kelanjutan lembaga antirasuah tersebut.

“Kan mereka mengatakan, saya kok tak pernah diajak bicara tentang nasib KPK. Sekarang waktunya mereka diajak bicara dalam situasi seperti ini,” saran dia.

“Saya kira presiden cukup bijaksana untuk mengundang mereka,” pungkasnya.

(ruh/pojoksatu)