Silahkan Kecewa, Presiden Jokowi Setuju SP3 dalam Revisi UU KPK, Malah Ditambah

Presiden Jokowi memberikan pernyataan pers terkait Revisi UU KPK di Istana Negara, Jumat (13/9/2019)
Presiden Jokowi memberikan pernyataan pers terkait Revisi UU KPK di Istana Negara, Jumat (13/9/2019)

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan mengaku heran kenapa Revisi UU 30/2002 tentang KPK seolah dikebut dan mengesampingkan transparansi dalam prosesnya.

Terlebih sikap DPR RI yang terkesan ngotot ingin merevisi UU KPK.

“Mengapa revisi UU KPK itu seakan akan dikebut dan dibuat tertutup prosesnya? Itu kami sesalkan,” kata Syarif, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/9).

BACA: Firli Bahuri Ketua KPK, Sebentar Lagi Oknum WP KPK Game Over


Laode tak mau menuding pihak-pihak terkait yang sengaja menutupi proses revisi KPK.

Namun yang menjadi pertanyaan baginya adalah urgensi revisi UU KPK tersebut.

“Ada kegentingan apa sehingga hal itu dibikin seakan-akan tertutup?” tanya Laode.

BACA: Firli Bahuri Tegaskan Tujuan Pemberantasan Korupsi Bukan untuk Penjarakan Koruptor

Laode juga menyesalkan sikap Presiden Jokowi yang terburu-buru mengirimkan Surpres (Surat Presiden) ke DPR.

Padahal presiden memiliki waktu 60 hari untuk mempelajari revisi UU KPK.

Seharusnya, KPK selaku lembaga pelaksana UU seharusnya dapat tembusan Surpres yang dikirim oleh Jokowi ke DPR sehingga pihaknya bisa menilai dan mendalami lebih jauh soal draf revisi UU.

BACA: Firli Bahuri jadi Ketua KPK, Saut Situmorang Mundur: Pasti Pernah Sebel Bingit Sama Saya

“Oleh karena itu kita harus meminta kepada DPR dan pemerintah untuk mentransparankan semuanya,”

“Semoga saja tidak ada sesuatu yang disembunyikan di dalam proses revisi UU KPK ini,” ujar Laode.

(ruh/pojoksatu)