Silahkan Kecewa, Presiden Jokowi Setuju SP3 dalam Revisi UU KPK, Malah Ditambah

Presiden Jokowi memberikan pernyataan pers terkait Revisi UU KPK di Istana Negara, Jumat (13/9/2019)
Presiden Jokowi memberikan pernyataan pers terkait Revisi UU KPK di Istana Negara, Jumat (13/9/2019)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju dengan kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Revisi UU KPK.


Jokowi beralasan, hal itu untuk memberikan kepastikan hukum dan jaminan hak asasi manusi (HAM).

Demikian disampaikan Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

BACA: Harta Kekayaan Pimpinan KPK Terpilih, Firli Bahuri Paling Kaya, Ini Rinciannya


“SP3 juga diperlukan. Penegakan hukum harus menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM dan untuk kepastian hukum,” jelasnya.

Namun, Jokowi memiliki pendapat berbeda dengan DPR RI yang mengusulkan SP3 itu diberikan untuk perkara yang berusia satu tahun.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, SP23 bisa diberikan ketika perkara tersebut berjalan dua tahun.

BACA: Firli Bahuri Kontroversi tapi Jadi Ketua KPK, Mabes Polri: Itu kan Dugaan Internal

“Kami minta ditingkatkan dua tahun supaya memberi waktu memadai bagi KPK,” katanya.

Akan tetapi, Presiden juga menegaskan bahwa kebijakan mengeluarkan SP3 adalah sepenuhnya hak opsional lembaga antirasuah tersebut.

“Yang penting ada kewenangan bagi KPK untuk digunakan ataupun tidak digunakan,” pungkasnya.

BACA: Firli Bahuri jadi Ketua KPK, Mabes Polri Girang

Untuk diketahui, SP3 dalam Revisi UU KPK sebelumnya banyak ditentang oleh publik.

Kekhawatiran publik adalah, kebijakan tersebut bisa disalahgunakan sebagai pintu masuk untuk memainkan kasus tertentu.

Selain itu, masyarakat juga menolak pembentukan dewan pengawas. Pun demikian dengan izin penyadapan.