Abraham Samad Sebut Pembentukan Dewan Pengawas dalam RUU KPK tidak Relevan

Eks Ketua KPK Abraham Samad dalam Obsesi Radar Bogor dengan tema 'KPK di Ujung Tanduk', di Graha Pena, Kota Bogor, Kamis (12/9/2019)
Eks Ketua KPK Abraham Samad dalam Obsesi Radar Bogor dengan tema 'KPK di Ujung Tanduk', di Graha Pena, Kota Bogor, Kamis (12/9/2019)

POJOKBOGOR.com – Mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai pembentukan dewan pengawas yang termuat dalam salah satu pasal di RUU KPK, sangat tidak relevan jika bertujuan mengawasi penyadapan dan mengawasi serta mengontrol tupoksi KPK secara kelembagaan, baik kepada pimpinan dan pegawainya.

“Karena di KPK ada zero tolerance. KPK punya pengawasan internal yang berkaitan dengan kinerja, penyadapan dan sebagainya,” kata Abraham Samad dalam Obsesi Radar Bogor dengan tema KPK di Ujung Tanduk, di Graha Pena, Kota Bogor, Kamis (12/9/2019).

Pengawasan internal itu, kata Abraham, memungkinkan pimpinan KPK diperiksa. Seperti yang pernah dia rasakan kala menjabat Ketua KPK beberapa waktu lalu, karena adanya dugaan pelanggaran etik.

Bahkan, kata dia, pemeriksaan terhadap Abraham Samad telah mencapai pembentukan majelis kode etik untul pemeriksaan lebih lanjut. Majelis kode etik sendiri beranggota dari orang-orang independen.


“Kalau revisi UU KPK dengan adanya poin membentuk dewan pengawas untuk internal, sangat tidak relevan. Karena mekanisme KPK suda ada, yang memungkinkan pimpinan KPK diperiksa. Jadi kalau ada yang bilang KPK terlalu kuat dan tidak bisa disentuh adalah salah besar,” tegasnya.

Terlebih, kata dia, dewan pengawas dalam RUU KPK diangkat oleh DPR RI. Paling parah, Abraham melanjutkan, RUU KPK menyebut bahwa KPK harus berada di bawah kekuasaan eksekutif.

“KPK telah meneken nota kesepakatan yang mensyaratkan setiap lembaga anti korupsi pada setiap negara, harus bersifat independen dan lepas dari eksekutif. Kalau disahkan, berarti kita melanggar,” tegasnya.

(cek/pojokbogor)