Laode Terheran-heran Ada Kontrak Politik Bermaterai: Syukur Saya Tidak Lolos

Khofifah Indar Parawansa
Laode M Syarief

POJOKSATU.id, JAKARTA – Polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan DPR terus berlanjut. Kali ini terkait kontrak politik terhadap capim KPK.

Kontrak politik bermaterai yang diusulkan Komisi III DPR itu dianggap tidak etis.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Selasa (10/9).

BACA: Nah Loh, Capim KPK Harus Teken Kontrak Politik dengan DPR, Demi Kepentingan Ini


Alasannya, KPK adalah lembaga yang tidak mewakili konstituen politik tertentu.

“KPK adalah lembaga penegak hukum yang tugasnya menegakkan hukum, dia enggak boleh terikat pada komitmen politik tertentu,” kata Laode.

Sebaliknya, pihaknya curiga kotrak politik tersebut bakal membuat pimpinan KPK hanya bakal tunduk kepada DPR.

Bukan pada penegakan hukum sesuai tugas dan fungsi lembaga antirasuah tersebut.

BACA: Capim KPK Bakal Teken Kontrak Politik dengan DPR, Pimpinan KPK: Kita Bukan Loyak Kepada Anda!

“Jangan-jangan dia akan loyal pada komitmen politiknya, bukan dia loyal pada penegakan hukum yang menjadi tujuan utama dari aparat penegak hukum untuk bekerja,” tegasnya.

Karena itu, Laode mengaku heran dengan rencana Komisi III DPR itu. Dan, dirinya mengaku bersyukur tak tolos seleksi capik KPK periode 2019-2023.