Jika RUU PKS Tak Disahkan, DPR Berarti Setujui Kekerasan Seksual di Indonesia

Demo RUU PKS
Pendukung RUU PKS pasangan karangan bunga ke depan gedung DPR

POJOKSATU.id, JAKARTA – Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) harus disahkan DPR RI dalam sidang paripurna terakhir.

Jika tidak, hal itu sama saja DPR menyetujui terjadinya kekerasan seksual di Indonesia.

Demikian disampaikan Koordinator Seknas Forum Pengada Layanan (FPL) Veni Siregar melalui keteranganya yang didapat PojokSatu.id, Minggu (8/9/2019).

RUU PKS ini, kata Veni, diharapkan bisa menjadi peninggalan bersejarah sebagai payung hukum yang melindungi dan menjamin hak korban, serta mengatur penidanaan terhadap pelaku kekerasan sekual.


“Jika tidak, sama saja DPR membiarkan bahkan menyetujui terjadinya kekerasan seksual,” ingatnya.

Pihaknya pun menganggap bahwa negara dalam ambang kehancuran jika abai terhadap persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya. Khususnya generasi masa depan bangsa Indonesia.

Veni menyebut, berdasarkan data, korban kekerasan seksual di Indonesia sejak 2016 sampai 2018 tercatat sudah mencapai 16.943 orang.

“Maka kami menanti komitmen serius Ketua Komisi VIII dan Ketua Panja atas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di DPR,” ujarnya.

Pihaknya menilai, Ketua Panja DPR tidak serius melakukan pembahawan RUU PKS tersebut.

“Terbukti Ketua Panja membatalkan jadwal persidangan pada tanggal 3, 5 dan 6 September 2019 lalu mengantinya dengan Pembahasan RUU Pesantren,” ucapnya.

Ironisnya, pembahasan RUU PKS itu sejatinya sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas sebagai usulan DPR RI pada tahun 2016-2019.

“Namun tiga tahun pembahasan hanya di seputar judul, belum beranjak ke substansi,” ungkapnya.

Pihaknya menilai, penundaan pembahasan RUU PKS ini sebagai tindakan yang tidak menunjukkan empati para wakil rakyat terhadap persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya.

Padahal, RUU PKS ini sangat dinantikan oleh korban, keluarga korban dan pendamping dalam mencari dan mendekatkan akses kebenaran, keadilan dan pemulihan, khususnya bagi korban.

“Untuk itu kami meminta Panja Komisi VIII segera melakukan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pasca pulang dari Kunjungan Kerja ke Maroko,” tuntutnya.

“Kami mendesak Panja Komisi VIII menepati janjinya untuk mengesahkan RUU ini pada Sidang Paripurna terakahir,” pungkas Veni.

(ruh/pojoksatu)