Korlap Aksi Kepung Asrama Mahasiswa Papua Tri Susanti Ditangkap, Pengacara Bilang Gak Sah

Tri Susanti bersama tim kuasa hukumnya saat akan menjalani pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Foto: PojokPitu.com
Tri Susanti bersama tim kuasa hukumnya saat akan menjalani pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Foto: PojokPitu.com

POJOKSATU.id, SURABAYA – Korlap aksi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Tri Susanti langsung ditangkap usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangkap di Mapolda Jawa Timur, Selasa (3/9/2019) dini hari.

Kuasa Hukum Tri Susanti, Sahid menyatakan, kliennya sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan intensif sejak Senin (2/9).

Perempuan yang akrab disapa Mak Susi itu selanjutnya ditahan sampai dengan 24 jam mendatang untuk pemeriksaan lanjutan.

BACA: Pemblokiran Internet di Papua Atas Rekomen Polda, 52.000 Konten Hoaks Diklaim Beredar


“Bu Susi ada penangkapan atau penahanan 1 x 24 jam,” katanya.

Said mengungkap, mantan caleg Partai Gerindra itu dicecar 37 pertanyaan oleh penyidik.

Akan tetapi, ia bersikeras bahwa penahan itu tidak sah lantaran tidak sesuai dengan Pasal 21 UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, Said menyatakan, kliennya itu tidak berpotensi melarikan diri, menghilangkan bawang bukti atau tindak pidana lainnya.

BACA: Ikut Demo Papua, 4 WNA Ini Dideportasi, Polri Beberkan Banyak Pelanggaran

Atas dasar itu, Said menyatakan bahwa penahanan Susi tidak sah alias tidak memenuhi syarat. Apalagi ancaman hukumannya di bawah lima tahun.

“Unsur subyektif tidak terpenuhi, kecuali dikhawatirkan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau diduga ada indikasi melakukan tindak pidana. Padahal tidak ada,” tegasnya.

BACA: Mengungkap Tokoh Pro-Kemerdekaan Papua yang Disebut-sebut Wiranto Provokator Kerusuhan

Untuk diketahui, Tri Susanti dijerat Pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 160 KUHP, pasal 14 ayat (1) ayat (2) dan pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

(ruh/pojoksatu)