Permintaan Maaf Walikota Surabaya Gak Cukup, KontraS Bicara Rusuh Manokwari dan Sorong

Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersama masyarakat Papua. Foto net
Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersama masyarakat Papua. Foto net

POJOKSATU.id, JAKARTA – Rusuh di Manokwari dan Sorong, Papua barat, tidak cukup diselesaikan dengan permintaan maaf.

Kendati permintaan maaf itu disampaikan langsung Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sekalipun.

Demikian disampaikan peneliti Amnesty International Indonesia, Papang Hidayat.

BACA: Nasi Sudah jadi Bubur, Ini 5 Solusi Tangani Rusuh Manokwari dan Sorong dari Aktivis HAM Papua


Menurutnya, permintaan maaf kedua kepala daerah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Tanah Cendrawasih itu.

Seharusnya, kata Papang, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi menghapus diskriminasi terhadap kaum minoritas khususnya warga Papua.

Dia pun menginginkan agar Khofifah dan Risma turun langsung menyampaikan permintaan maaf ke masyarakat Papua.

“Yang lebih penting lagi itu Gubernur dan Wali Kota bisa meyakinkan dan blusukan ke bawah. Harus menjamin bahwa masyarakat Papua yang bersekolah di tempat mereka terjamin haknya,” tegas Papang.

BACA: Sorong Kembali Bergejolak, Anggota Dihujani Batu, Mabes Polri Klaim Sudah Kondusif

Papang pun berharap tidak ada lagi masyatakat Papua yang mendapat diskirminasi atau tindakan represif untuk mencegah yang tidak diinginkan terulang kembali.

“Jangan pukul rata. Satu anak Papua bermasalah, semua orang Papua dinilai di stigma menjadi kriminal. Itu rasisme,” tegasnya.

Sementara, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik tindakan represif yang terjadi di Manokwari dan Sorong, Papua Barat.