Ingin Amandemen UUD 1945, PDIP Bikin Blunder

Pengucapan janji jabatan kepengurusan PDIP periode 2019-2024 di Kongres v PDIP di Bali. Foto ist
Pengucapan janji jabatan kepengurusan PDIP periode 2019-2024 di Kongres v PDIP di Bali. Foto ist

POJOKSATU.id, JAKARTA – Keinginan PDIP amandeman UUD 1945 dengan alasan mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara menuai pro kontra di tengah publik.


Bahkan, sebagian kalangan menilai, ada niat terselubung partai berlambang banteng hitam itu agar presiden dipilih kembali oleh MPR RI.

Pengamat politik Nyarwi Ahmad menilai, langkah PDIP amandeman UUD 1945 itu dianggap tidak perlu.

Menurutnya, jika hal itu benar terjadi, maka dianggapnya sebagai kemunduran dalam demokrasi di Indonesia.


Alasannya, sistem pemilihan langsung secara luber dan jurdil dengan melibatkan seluruh rakyat Indonesia merupakan bagian dari langkah besar upaya demokrasi di Indonesia.

“Satu di antaranya privilege politik yang nyata dari sistem demokrasi yang saat ini dinikmati rakyat kita adalah pilpres langsung bukan oleh MPR,” kata Nyarwi dikutip PojokSatu.id dari RMOL, Senin (12/8/2019).

Senior Lecture FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan, pemilihan presiden oleh rakyat itu adalah sebuah kemajuan demokrasi yang cukup besar.

“Kalaulah disebut sebuah kemajuan salah satu kemajuan nyata yang kita rasakan sebagai buah atau hasil dari reformasi adalah Pilpres pemilu presiden secara langsung,” tambahnya.

Nyarwi melanjutkan, Indonesia sampai saat ini belum sepenuhnya sukses menerapkan sistem demokrasi.

Karena, banyak masyarakat yang belum merasakan mudahnya menyampaikan pendapat dan juga politik dinasti masih berkuasa di Indonesia.

Salah satu indikasi yang menguatkannya adalah masih lestarinya politik dinasti di tanah air.

“Oligarki juga terus bermetamorfosis dan berkuasa. Parpol-parpol kita rata-rata ada di tangan kekuasaan kelompok-kelompok dinasti politik dan oligarki,” jelasnya.

Adanya dinasti politik dan oligarki, lanjut Nyarwi, dapat disaksikan di sejumlah partai yang belum dapat move on dari sosok ketumnya yang seorang elit.

“Buktinya, sulit mendapatkan sosok ketum parpol yang berasal dari rakyat biasa, yang bukan bangsawan politik ataupun pengusaha, itu salah satu contoh,” katanya.

Nyarwi menegaskan, jika pilpres sebagai salah satu mekanisme demokrasi elektoral terpenting yang bisa dinikmati rakyat mau dipangkas, maka akan menjadi blunder besar perjalanan demokrasi di Indonesia.

“Saya kira kita tinggal menunggu waktu saja runtuhnya demokrasi yang pernah kita bangun,” pungkasnya.

Untuk diketahuhi, Kongres V PDIP di Bali menghasilkan 23 sikap politiknya.

Salah satunya adalah perlunya amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara untuk menetapkan GBHN.

Keputusan itu tertuang dalam poin ketujuh.

“Demi menjamin kesinambungan pembangunan nasional perlu dilakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan,”.

(ruh/pojoksatu)