Kemenhub Segera Terapkan Kenaikan Tarif Ojol di 88 Wilayah se-Indonesia

keterangan pers Kemenhub bersama dengan Tirza Munusamy selaku Head of Strategy and Planning Public Affairs Grab Indonesia dan Panji Ruky sebagai Senior Vice President PT Gojek Indonesia.
Keterangan pers Kemenhub bersama dengan Tirza Munusamy selaku Head of Strategy and Planning Public Affairs Grab Indonesia dan Panji Ruky sebagai Senior Vice President PT Gojek Indonesia.

Di samping itu, Yani juga mengakui bahwa telah melakukan pengawasan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ternyata masih banyak dikeluhkan oleh para customer.


“Aspek keselamatan sangat penting, sehingga kalau ada driver yang masih ugal-ugalan, dapat langsung ditegur atau dilaporkan ke masing-masing aplikatornya,” lanjut Yani.

“Selain itu, hal ini juga menjadi peningkatan kualitas dari pelayanan ojol, baik di Jakarta maupun di daerah lainnya. Kami juga berterima kasih kepada manjemen kedua aplikator yang sudah berkomunikasi secara intens dengan kami. Selanjutnya semoga bisa dterapkan bersama-sama dengan baik dan lancar,” jelasnya.

PM 118/2018 Tetap Berlaku


Sementara itu, mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, Ahmad Yani menegaskan bahwa PM 118/2018 tetap berlaku.

“Kemarin terjadi demo di depan Istana dan akhirnya saya menerima teman-teman yang menamakan dirinya Komando. Mereka ketemu saya dan banyak diviralkan bahwa PM 118/2018 itu bisa ditumbangkan, itu BOHONG. PM 118/2018 terus berjalan tidak ada pembekuan terhadap PM tersebut sehingga kami berharap rekan-rekan yang sudah melakukan pengurusan terhadap perizinan terhadap ASK ini terus dilakukan realisasinya sehingga tidak menimbulkan keresahan,” demikian dijabarkan Yani.

Terkait pengawasannya pihak Ditjen Hubdat akan melakukan pengawasan setelah sistem perizinannya selesai semua.

“Saya berharap bagi mereka yang belum mendaftarkan ke dalam penyelenggaraan ASK ini nanti tidak akan dapat ini tidak dapat dioperasikan pada waktunya, batas waktunya nanti akan ditentukan kemudian kapan akan dilakukan penindakan. Biasanya kami menuliskan surat edaran ke daerah-daerah, setelah daerah siap melakukan itu, Saya tegaskan lagi, PM 118 tetap berjalan karena tidak ada pencabutan dari Kementerian Perhubungan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini, Yani menyampaikan keterangan pers bersama dengan Tirza Munusamy selaku Head of Strategy and Planning Public Affairs Grab Indonesia dan Panji Ruky sebagai Senior Vice President PT Gojek Indonesia.

(adv/dia/pojoksatu)