Gerindra: Temui Jokowi, Prabowo Rela Ditinggalkan Pendukungnya Demi Indonesia

Prabowo Subianto dan Joko Widodo dalam gerbong MRT usai bertemu di Stasiun MRT, Lebak Bulus, Jakarta
Prabowo Subianto dan Joko Widodo dalam gerbong MRT usai bertemu di Stasiun MRT, Lebak Bulus, Jakarta

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo (Jokowi) membuat Ketua Umum Partai Gerindra itu dibully habis-habisan oleh pendukunya sendiri.

Pasalnya, Prabowo dinilai telah mengkhianati kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya di Pilpres 2019 lalu.

Di sisi lain, publik pun mengapresiasi pertemuan kedua tokoh sentral itu lantaran bisa membongkar tembok polarisasi di tengah masyarakat dan antar pendukung.

Akan tetapi, Partai Gerindra sepenuhnya menyadari risiko yang diakibatkan pertemuan yang digelar di Stasiun MRT, Lebak Bulus, Jakarta akhir pekan lalu itu.


Termasuk, resistensi dari pendukung militan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 lalu.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mudjahid menyebut, bahwa rekonsiliasi tidak lain bertujuan untuk memperkuat kembali persatuan dan kesatuan bangsa untuk membangun Indonesia.

“(Rekonsiliasi) sebagai modal paling penting untuk memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam segala bidang. Termasuk dalam bidang ekonomi,” ujar Sodik dalam keterangannya, Jumat (19/7/2019).

Sodik menyadari, bahwa pertemuan tersebut memang memiliki risiko yang cukup besar bagi partai berlambang kepala burung garuda itu.

Akan tetapi, risiko itu tetap ditempuh diambil Prabowo saat merencanakan pertemuan tersebut.

“Atas dasar inilah (rekonsiliasi) maka Prabowo Subianto, dengan risiko dikecam, bahkan ditinggalkan oleh (sebagian) pendukungnya, berani melakukan pertemuan dengan Jokowi,” jelasnya.

Atas alasan tersebut, Sodik menyatakan bahwa tak ada yang keliru dari pertemuan jika pertemuan keduanya itu dilanjutkan dengan membahas hal-hal stragetig.

Mewujudkan rekonsiliasi, sambungnya, bisa digambarkan dengan berbagai jabatan stratetig secara proporsional.

Usulan dia, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini maka harus ada pembagian jabatan politik yang berkaitan langsung dengan jalur pemerintahan.

“Komposisi idealnya adalah Ketua MPR Partai Gerindra, Ketua DPR PDI Perjuangan, dan Presiden Joko Widodo,” tandas Sodik.

(rmol/ruh/pojoksatu)