Kursi PPDB Online Dijual Rp 10 Juta Per Siswa, Bima Arya Berang

Bima Arya sidak domisili pendaftar PPDB Online di gang Selot Paledang Kota Bogor. (Adi/pojokbogor)
Bima Arya sidak domisili pendaftar PPDB Online di gang Selot Paledang Kota Bogor. (Adi/pojokbogor)

POJOKSATU.id, BOGOR – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online dengan sistem zonasi di Kota Bogor menimbulkan masalah baru.

Banyak pendaftar yang terbukti melakukan manipulasi data domisili. Bahkan, mereka berani membayar Rp 10 juta untuk mendapatkan data domisili.

Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto tak menampik hal itu. Ia mengaku mendapat banyak laporan dari masyarakat terkait transaksi jual belu data domisili agar bisa lolos di sekolah yang diinginkan.

Menurut Bima, pendaftar PPDB online membayar Rp 1 juta hingga Rp 10 juta untuk mendapatkan domisili yang paling dekat dari sekolah yang dituju.


“Saya terima laporan dari warga tapi masih harus dibuktikan. Untuk keterangan domisili ini ada angkanya. Ada yang bilang Rp 1 juta, Rp 2 juta. Bahkan ada yang Rp 5 sampai Rp 10 juta,” ujar Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto.

“Informasi itu saya dapat melalui akun sosmed saya. Semua saya sampaikan, kami perlu buktinya. Tim kami bentuk antara lain untuk mendalami ini,” tambahnya.

Namun, lanjut Bima, pihaknya masih melakukan penelusuran untuk membuktikan informasi itu.

Menurut Bima, persoalan itu sulit dibuktikan ke level mana pembayaran dilakukan. Namun pihaknya akan tetap melakukan penelusuran.

“Ya kelihatannya ini hanya membayar ke satu orang dan satu orang ini membagikan ke yang terlibat siapa saja,” kata Bima.

Bima menegaskan, bagi yang ditengarai melakukan maladministrasi akan direkomendasikan ke Disdik Provinsi untuk didiskualifikasi.

Pihaknya juga akan memberikan sanksi kepada oknum PNS alias ASN (apartur sipil negara) yang terbukti terlibat, baik PNS di Dinas Pendidikan, kecamatan, kelurahan, maupun sekolah.

“Telusuri semua. Untuk peserta, ada 100 nama telusuri semua. Terbukti semua, saya rekomendasikan diskualufikasi semua. Termasuk oknum kelurahan dan Dukcapil. Sanksinya apa di kepegawaian? dari surat peringatan hingga pemberhentian,” tegas Bima.

(adi/pojokbogor)