BW: MK Tidak Berani, Kecurangan Itu Tidak Pernah Bisa Dibantah

Bambang Widjojanto
Bambang Widjojanto

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ketua tim kuasa hukum Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak membantah adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres 2019.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyebut kecurangan Pilpres 2019 tidak pernah bisa dibantah.
Kecurangan tersebut terekam jelas dalam video kiriman masyarakat yang telah dijadikan bukti gugatan ke MK.

“Mahkamah tidak pernah berani mengatakan bahwa kecurangan itu tidak faktual, cuma selalu dikatakan kecurangan itu terlibat langsung enggak dengan suara? Tapi kecurangan itu tidak pernah bisa dibantah,” ujar BW, sapaan akrab Bambang Widjojanto di Gedung MK, Kamis (27/6).

Menurut BW, rekaman video kiriman masyarakat yang yang dijadikan alat bukti persidangan di MK, telah menunjukkan adanya fakta kecurangan di lapangan.


Dikatakan BW, tuntutan majelis hakim yang meminta rincian video, serta pertanyaan apakah video tersebut berkaitan dengan perolehan suara salah satu pasangan calon menjadi masalah tersendiri bagi kubu Prabowo-Sandi.

“Mahkamah meminta supaya di video itu diberi penjelasan lebih jelas narasinya itu ada di daerah mana, itu siapa, dan kayak kayak gitu. Tapi fakta kalau ada kecurangan di situ kan ini tidak bisa ditolak,” tegas BW.

BW menjelaskan, video tersebut bersifat bidikan tiba-tiba. Masyarakat hanya merekam tanpa memberikan narasi secara rinci terkait video tersebut.

“Ini ada snapshot (rekaman) tapi kita dituntut untuk menjelaskan ini di mana, siapa ininya, berkaitan dengan surat suara, yang kayak begitu loh. Padahal yang video di masyarakat itu fakta kecurangan itu yang ditembak secara snapshot,” imbuhnya.

Dikatakan BW, video dugaan kecurangan Pilpres 2019 yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan telah melalui proses validasi dan verifikasi.

Menurut BW, terbatasnya informasi terkait video kecurangan Pilpres 2019 mempengaruhi pertimbangan hakim MK dalam mengambil keputusan.

“Mahkamah inginnya itu detail dan itu berpengaruh terhadap jumlah suara dan itu yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh masyarakat,” katanya BW. Tapi setidaknya apa yang dilakukan masyarakat sebagai jurnalism activism sudah ditampung dalam permohonan,” tandas BW.

(one/pojoksatu)