Andi Arief Bercuit Singgung Demokrat, MK dan 02, Apa Itu?

Andi Arief dan Prabowo Subianto
Andi Arief dan Prabowo Subianto

POJOKSATU.id, JAKARTA – Politisi Partai Demokrat Andi Arief kembali bercuit. Kali ini ia menyinggung Partai Demokrat, Mahkamah Konstitusi (MK) dan koalisi Prabowo-Sandi.


Melalui akun Twitter pribadinya, Wakil Sekjen Partai Demokrat itu mengimbau kader-kader Demokrat menghormati apapun yang menjadi putusan MK terkait sengketa Pilpres 2019.

“Seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat untuk menghormati apapun putusan MK dan menerimanya nanti,” tulisnya, Senin (24/6/2019).

Menurutnya, menghormati putusan MK itu merupakan salah satu tanggungjawa Partai Demokrat dalam koalisi Prabowo-Sandi.


Juga, sekaligus anjuran yang disampaikan partai berlambang bintang mercy itu kepada pasalon 02 untuk tak melenceng dari jalur konstitusi.

“Mengajak menghormati MK ini tanggung jawab Demokrat yang dalam koalisi 02 sejak awal menganjurkan Pak Prabowo menempuh jalur MK dalam perjuangannya,” tutupnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya dijadwalkan akan membacakan putusan terkait sengketa Pilpres 2019 yang diajukan kubu Prabowo-Sandi pada Jumat (28/6) mendatang.

Akan tetapi, rencana tersebut diubah dan dimajukan pada Kamis (27/6).

Juru bicara MK, Fajar Laksono mengatakan, saat ini rapat permusyawaratan hakim (RPH) masih berjalan dengan mendalami pendapat hukum.

Nantinya, kata dia, hakim akan dibantu oleh panitera pengganti untuk menyusun draf finalisasi putusan.

“Hari ini memang belum selesai, tapi mungkin kesepakatan sudah muncul sehingga ditentukan putusan 27 Juni. Jadi hanya perlu elaborasi beberapa lagi,” kata Fajar, Senin (26/6).

Pihaknya juga memastikan, percepatan pembacaaan putusan MK itu bukan untuk menghindari demo besar yang rencananya akan digelar oleh elemen PA 212 pada 28 Juni.

Menurut dia, aksi massa itu tak memengaruhi penentuan jadwal pembacaan putusan oleh MK.

“Menghindari demo enggak juga, karena mau tanggal berapa pun demo pasti ada. Kita enggak pernah diam-diam kok. Mau putusan 28 Juni kalau ada demo juga pasti demo,” ujar Fajar.

Pihaknya menjelaskan, 28 Juni adalah batas maksimal pembacaan putusan menyusul aturan sidang sengketa pilpres yang dibatasi 14 hari kerja.

Oleh karena itu, kata dia, tak ada larangan jika pembacaan putusan dilakukan sebelum tanggal tersebut.

“28 Juni kan batas maksimal, jadi kalau sebelum itu tidak masalah. Tidak boleh kalau melampaui tanggal 28,” ucap Fajar.

(ruh/pojoksatu)