Sidang MK Jadi Panggung Politik dan Eksistensi Saksi Prabowo-Sandi

Saksi Prabowo-Sandi, Beti Kritiana (tengah) memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi. Foto net
Saksi Prabowo-Sandi, Beti Kritiana (tengah) memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi. Foto net

POJOKSATU.id, JAKARTA – Sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap sebagai panggung politik dan eksistensi, utamanya oleh para saksi yang diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandi.


Demikian disampaikan pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti dalam diskusi di Bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019).

“Soal panggung politik, memang nyata betul yang dialami seminggu ini,” ujarnya dikutip dari RMOL (Jawa Pos Grup/PojokSatu.id).


Panggung politik yang dimaksud adalah bagaimana pihak yang dimunculkan dalam persidangan banyak membangun pesan-pesan tertentu untuk menarik simpati.

Hanya saja, ia menilai pesan-pesan yang dimunculkan dalam persidangan tidak berlaku universal. Yakni hanya pada pihak yang menjadi pendukung dari esensi pesan itu.

Bivitri menilai masyarakat sudah tidak lagi memandang siapa yang berbicara dalam penyampaian fakta.

Buktinya, kata dia, dalam persidangan, beberapa saksi dari tim hukum Prabowo-Sandi berperan menjelaskan layaknya ahli.

“Ini cara paling efektif untuk menuampaikan ‘pesan’ seperti kata-kata ‘palsu’, ‘siluman’, ‘rekayasa manipulatif’. Pahadal ini harus dilakukan oleh ahli, bukan saksi,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Kode Inisiatif, Veri Junaidi menyatakan, pembuktian dugaan kecurangan TSM tidak mudah dan berbeda sama sekali dengan pelangaran etik.

“Kalau pelanggaran biasa yang ditangani oleh Bawaslu, cukup dibuktikan oleh satu kejadian,” ujar terangnya.

Menurutnya, dugaan pelanggaran TSM perlu dibuktikan dengan mencari tahu keterkaitan kejadian satu dengan lainnya.

“Dari satu dalil dan dalil lainnya,” imbuhnya.

Veri menjelaskan, untuk membuktikan pelanggaran Pemilu TSM perlu dilakukan investigasi dari berbagai dugaan adanya kecurangan sehingga ditemukan ada satu alur berkesinambungan.

“TSM itu adalah kejadian berkesinambungan dari kejadian yang terpisah-pisah tetapi kalau dibaca utuh maka ada benang merah bahwa semuanya berkesinambungan dan direncanakan,” jelasnya.

Dia mencontohkan pelanggaran etik pejabat saat ramai pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat meminta sejumlah Aparat Sipil Negara (ASN0 menyosialisasikan program kerja Presiden Jokowi yang kala itu berstatus sebagai calon presiden.

Bagi Veri, ketika pernyataan Tjahjo itu dianggap pelanggaran. Maka yang perlu dilakukan cukup memastikan bahwa pernyataan tersebut terlontar dari mulut bersangkutan.

“Apakah itu termasuk pidana? itu cukup dibuktikan dari satu kejadian,” tukasnya.

(jpg/ruh/pojoksatu)