Kelemahan Dibeberkan Saksi 01, Tim Hukum Prabowo-Sandi Gak Terima, “Saya Mohon Anda Tidak Marah”

Saksi ahli Jokowi-Ma'ruf yang juga pakar hukum UGM, Prof Prof Edward Omar Sharif Hiariej atau Prof Eddy (kiri). Foto Jawa Pos
Saksi ahli Jokowi-Ma'ruf yang juga pakar hukum UGM, Prof Prof Edward Omar Sharif Hiariej atau Prof Eddy (kiri). Foto Jawa Pos

POJOKSATU.id, JAKARTA – Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi sepertinya tak terima materi gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dikuliti saksi ahli Jokowi-Ma’ruf, Prof Edward Omar Sharif Hiariej.


Hal itu terlihat saat tiba giliran kubu 02 dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada Edward.

“Saya memutuskan tidak mengajukan pertanyaan apa pun kepada kuasa hukum terselubung dari paslon 01 (Jokowi-Ma’ruf, red) ini,” sebut anggota Tim Kuasa Hukum 02, Teuku Nasrullah.


Nasrullah mengaku enggan mengajukan pertanyaan setelah melihat makalah pakar hukum Universitas Gajah Mada (UGM) yang disampaikannya dalam persidangan.

Ia menganggap, makalah tulisan pria yang akrab disapa Eddy Hiariej itu adalah tanggapan Eddy atas permohonan gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandi.

“Saya melihat makalah Anda bukan makalah ilmiah,” ucap Nasrullah.

Sebaliknya, pihaknya menganggap bahwa makalah tersebut lebih tepat disebut pledoi dari kubu Jokowi-Ma’ruf.

“Sehingga saya beranggapan Prof Eddy sangat layak duduk di deretan kursi kuasa hukum paslon 01,” sindirnya.

Soalah tak terima dan ingin membalas, Nasrullah lantas meminta Eddy agar tidak marah.

“Saya mohon Anda tidak marah, sebagaimana saya tidak marah ketika Anda menguliti satu per satu permohonan kami,” katanya.

Sebelumnya Edward Omar Sharif Hiariej menyentil logika hukum permohonan sidang sengketa Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandi.

Menurutnya, logika hukum permohonan tim kuasa hukum paslon 02 tidak lengkap, salah sasaran, dan saling bertabrakan.

Bahkan dalil permohonan pemohon antara satu dan lainnya, tampak tidak menyambung.

“Antara fundamentum petendi dan petitum terjadi lompatan logika. Sedangkan di sisi lain antara satu petitum dengan petitum lainnya terjadi contradictio interminis,” urai Edward.

Contohnya dalam sebuah dalilnya, pemohon meminta MK untuk membatalkan penetapan hasil Pilpres 2019 oleh termohon.

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di sisi lain, pemohon tidak mendetailkan alasan pembatalan hasil Pilpres 2019.

“Tidak cukup dalil yang dikemukakan oleh kuasa hukum pemohon di mana letak kesalahan termohon dalam menetapkan hasil Pilpres,” ungkapnya.

Selain itu, Eddy juga menganggap, permohonan diskualifikasi paslon bukan menjadi ranah MK.

“Dari mana MK memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasikan pasangan calon presiden dan wakil presiden?” herannya.

Dalam sebuah dalilnya pemohon meminta MK menetapkan paslon 02 sebagai pemenang Pilpres 2019.

Permintaan itu disebut Eddy bertabrakan dengan dalil pemohon lainnya yang meminta pemungutan suara ulang untuk Pilpres 2019.

“Logika hukum yang benar atas dasar akal sehat, ketika pemilu dinyatakan tidak sah, dan harus diulang, maka seyogyanya status quo,” pungkasnya.

(jpg/ruh/pojoksatu)