Deretan Kesalahan Fatal Dalil Prabowo-Sandi di MK Versi Saksi Ahli Jokowi-Ma’ruf

Sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2019 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Foto Jawa Pos
Sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2019 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Foto Jawa Pos

POJOKSATU.id, JAKARTA – Saksi ahli dari Jokowi-Ma’ruf, Edward Omar Sharif Hiariej membeberkan deretan kelemahan permohonan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Pria yang akrab disapa Eddy Hiariej itu menyebut, kubu 02 menunjukan pelanggaran-pelanggaran pemilu seperti penyalahgunaan APBN dan program kerja pemerintah dan ketidaknetralan aparatur negara seperti polisi dan intelijen.

Juga penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi dalam penegakkan hukum.


Eddy menyatakan, uraian dalil dimaksud merupakan pelanggaran pemilu.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelanggaran pemilu seharusnya dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan ke MK.

Setelah melaporkan ke Bawaslu, nantinya akan dilakukan kualifikasi berbagai pelanggaran sebagaimana yang diuraikan kubu 02 dalam gugatannya itu.

Apakah pelanggaran administrasi, sengketa administrasi atau pidana pemilu.

Demikian disampaikan Eddy kepada Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di gedung MK, Jumat (21/6/2019)

“Berdasarkan hasil kualifikasi tersebut, Bawaslu akan mendistribusikan kasus sengketa pemilu ke DKPP, KPU, Peradilan Umum ataukah Peradilan Tata Usaha Negara,” tuturnya.

Dari uraian permohonan, lanjut dia, tim kuasa hukum paslon 02 tampak mencampuradukkan antara sengketa pemilu dengan perselisihan hasil pesta demokrasi.

“Sekali lagi, kuasa hukum pemohon tidak hendak menyoal tentang hasil perhitungan suara yang merupakan kewenangan MK, tetapi justru mempersoalkan hal lain di luar kewenangan MK,” jelas Eddy.

Kendati demikian, Eddy mengakui bahwa uraian awal Tim Hukum 02 berasal dari putusan MK tentang perselisihan Pilkada.

Namun, ia mengingatkan, perselisihan di pilkada berbeda kelas dengan sengketa hasil pilpres.

“Masing-masing perkara mempunyai sifat dan karakter tersendiri yang sudah tentu didasarkan pada fakta yang berbeda pula,”

“Judicandum est legibus non exemplis. Artinya, putusan harus dibuat berdasarkan hukum, bukan berdasarkan contoh,” pungkas dia.

(jpnn/ruh/pojoksatu)