Bermaksud ‘Matikan’ Prof Eddy, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Malah Kena Sleding Telak

Saksi ahli Jokowi-Ma'ruf yang juga pakar hukum UGM, Prof Prof Edward Omar Sharif Hiariej atau Prof Eddy (kiri). Foto Jawa Pos
Saksi ahli Jokowi-Ma'ruf yang juga pakar hukum UGM, Prof Prof Edward Omar Sharif Hiariej atau Prof Eddy (kiri). Foto Jawa Pos

POJOKSATU.id, JAKARTA – Entah apa yang ada dalam benak Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto saat mencecar dan mempertanyakan kompetensi dan kapabilitas saksi ahli Jokowi-Ma’ruf, Edward Omar Sharif Hiariej.


Yang jelas, jawaban pakah hukum pakar hukum Universitas Gajah Mada (UGM) itu memberikan balasan yang cukup telak namun tetap santai.

Momen itu bermula saat mantan komisioner KPK itu mencencar Edward Omar Sharif Hiariej dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (21/6/2019).

Bambang mengawalinya dengan bercerita sidang sebelumnya dimana salah seorang saksinya dicecar Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf.


Saat itu, tim hukum 01 mencecar dengan pertanyaan yang terkesan meragukan kompetensi saksi ahlinya.

“Ahli kami itu punya 22 buku yang dihasilkan, ratusan jurnal yang dikemukakan. Dia itu ahli untuk finger print, (tetapi) dipertanyakan keahliannya,” kata pria yang akrab disapa BW itu

BW lantas mulai mencecar dan mempertanyakan kompetensi serta kapabilitas Prof Eddy dengan menanyakan tulisan saksi yang berkaitan dengan pemilu dan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Tunjukkan pada kami bahwa Anda benar-benar ahli. Bukan ahli pembuktian, tapi khusus pembuktian yang kaitannya dengan pemilu,” tantang BW.

Tak hanya itu, BW meminta Prof Eddy membuktikan buku-buku yang pernah ditulisanya agar dirinya tidak ragu dengan kompetensi Prof Eddy.

“Berikan kami jurnal-jurnal internasional. Sudah berapa banyak yang khusus mendiskusikan masalah ini dan berapa buku yang anda punya, sehingga pantas disebut sebagai ahli,” tantangnya lagi.

Mendengar pernyataan tersebut, Prof Eddy justru menanggapinya dengan sangat santai.

Pria kelahiran Ambon 46 tahun lalu itu malah mempersilahkan BW untuk datang dan mengecek langsung buku-buku atau jurnal internasional yang dimintanya.

“Silakan nanti bisa periksa,” jawab Prof Eddy.

Tak sampai disitu, Prof Eddy secara halus membalas keraguan BW atas kompetensi dirinya.

“Kalau saya sebutkan dari poin satu sampai poin 200, nanti sidang ini selesai,” balasnya.

Sebelumnya Edward Omar Sharif Hiariej menyentil logika hukum permohonan sidang sengketa Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandi.

Menurutnya, logika hukum permohonan tim kuasa hukum paslon 02 tidak lengkap, salah sasaran, dan saling bertabrakan.

Bahkan dalil permohonan pemohon antara satu dan lainnya, tampak tidak menyambung.

“Antara fundamentum petendi dan petitum terjadi lompatan logika. Sedangkan di sisi lain antara satu petitum dengan petitum lainnya terjadi contradictio interminis,” urai Edward.

Contohnya dalam sebuah dalilnya, pemohon meminta MK untuk membatalkan penetapan hasil Pilpres 2019 oleh termohon.

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di sisi lain, pemohon tidak mendetailkan alasan pembatalan hasil Pilpres 2019.

“Tidak cukup dalil yang dikemukakan oleh kuasa hukum pemohon di mana letak kesalahan termohon dalam menetapkan hasil Pilpres,” ungkapnya.

Selain itu, Eddy juga menganggap, permohonan diskualifikasi paslon bukan menjadi ranah MK.

“Dari mana MK memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasikan pasangan calon presiden dan wakil presiden?” herannya.

Dalam sebuah dalilnya pemohon meminta MK menetapkan paslon 02 sebagai pemenang Pilpres 2019.

Permintaan itu disebut Eddy bertabrakan dengan dalil pemohon lainnya yang meminta pemungutan suara ulang untuk Pilpres 2019.

“Logika hukum yang benar atas dasar akal sehat, ketika pemilu dinyatakan tidak sah, dan harus diulang, maka seyogyanya status quo,” pungkasnya.

(jpg/ruh/pojoksatu)