Saksi Ahli Jokowi-Ma’ruf Sindir Tim Hukum Prabowo-Sandi, “MK Jangan Diajak jadi Mahkamah Kliping”

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang widjojanto di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019). Foto Jawa Pos
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang widjojanto di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019). Foto Jawa Pos

POJOKSATU.id, JAKARTA – Salah seorang saksi ahli Jokowi-Ma’ruf, Edward Omar Hiariej melontarkan sindiran kepada Tim Hukum Prabowo-Sandi dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (21/6/2019).


Hal itu disampaikan Edward terkait deretan barang bukti yang diajukan kubu 02 ke MK yang berupa kumpulan berita.

Menurut ahli hukum pidana tersebut, barang bukti 02 itu tidak relewan dalam pengertian bukti petunjuk KUHAP.


“Hendaknya juga MK jangan diajak untuk menjadi ‘Mahkamah Kliping’ atau ‘Mahkamah Koran’ yang pembuktiannya hanya didasarkan pada kliping koran atau potongan berita,” katanya.

Sebaliknya, ia juga menyarankan kubu Prabowo-Sandi untuk mendatangkan Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang sengketa di MK.

Menurut Edward, pemanggilan SBY itu penting dilakukan untuk membuktikan dalil ihwal ketidaknetralan Polri, TNI, dan BIN yang digulirkan pihak Prabowo-Sandi.

“Namun dalam rangka mencari kebenaran materil yang selalu didengung-dengungkan kuasa hukum pemohon, kuasa hukum pemohon harus bisa menghadirkan Presiden RI keeenam SBY di MK sebagai saksi,” kata Edward.

Lebih lanjut, Edward menyampaikan bahwa agar dalil-dalil kubu 02 itu tidak hanya berakhir sebagai sebuah berita saja.

“Bukan berita tentang tidak ketidaknetralan oknum BIN, TNI, dan Polri yang disampaikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” sambungnya.

Mengacu kepada pasal 339 KUHAP mengenai bukti, kata Edward, seharusnya SBY bisa dihadirkan untuk menggali keterangan terkait siapa dan bagaimana aparat memengaruhi hasil akhir Pilpres 2019.

“Dari keterangan Presiden RI ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono sebagai saksi dalam sidang ini barulah diperoleh petunjuk,” tegas ahli hukum pidana tersebut.

(jpg/ruh/pojoksatu)