UBN Tersangka Pencucian Uang, PKS: Tiba-tiba, Setelah Ijtima Ulama III, Kriminalisasi Ulama

Ustaz Bachtiar Nasir
Ustaz Bachtiar Nasir

POJOKSATU.id, JAKARAT – Penetapan tersangka terhadap Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama (GNPF-MUI) Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) dianggap sebagai bentuk kriminalisasi ulama.


Penetapan tersangka terhadap salah satu pentolan pendukung pasangan Prabowo-Sandi itu terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Dit Tipideksus Bareskrim Polri.

Status tersebut tertuang dalam surat pemanggilan untuk pemeriksaan UBN yang diagendakan besok, Rabu (8/5/2019).


Dalam surat pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka bernomor S. Pgl/ 1212/V/RES.2.3/2019/ Dit Tipideksus tertanggal 3 Mei 2019.

BACA: Alasan Prabowo Kumpulan Wartawan Media Asing lalu Sambat Dicurangi: Menegakkan Demokrasi

Surat itu meninta UBN memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB.

Surat panggilan tersebut ditandatangani Dirtipideksus Brigjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menganggap hal itu sebagai sebuah kriminalisasi ulama.

Demikian disampaikan HNW melalui akun Twitter pribadi miliknya, Selas (7/4/2019).

“Polri Tetapkan Bachtiar Nasir Jadi Tersangka Pencucian Uang,” buka HNW menukil judul sebuah pemberitaan dari media daring.

BACA: Prabowo Sambat Dicurangi ke Media Asing, BPN: Penyelenggara Pemilu dan Aparat Hukum Gak Netral

Menurut Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu, kasus yang membelit UBN adalah kasus lama.

“InnaaliLlahi…Kasus lama tahun 2017,” katanya.

Lebih lanjut, HNW curiga bahwa penetapan tersangka kepada UBN itu dilakukan tak lama setelah digelarnya Ijtima Ulama III di Bogor beberapa waktu lalu.

“Tiba-tiba setelah Ijtima Ulama ke 3, muncullah penetapan sebagai tersangka,” lanjutnya.

Karena itu, HNW meyakini bahwa penetapan status tersangka atas UBN itu adala sebuah bentuk kriminalisasi ulama.

BACA: Prabowo Kumpulkan Wartawan Media Asing di Rumahnya, Sambat terus Ngaku Dicurangi

“Kembali lagi kriminalisasi Ulama. Smoga Allah menangkan keadilan, jaga da selamatkan UBN,” tutupnya.

Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Kombes Daniel Tahi Monang menyebutkan, UBN ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus lama, yaitu kasus tahun 2017.

Sementara, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo meminta agar penetapan tersangka UBN itu tak dikait-kaitkan dengan kriminalisasi ulama.

Sebab, penetapan status sudah dilakukan atas dasar fakta hukum yang ada.

Dedi juga mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan apakah UBN akan langsung dilakukan penahanan usai pemeriksaanya Rabu besok.

BACA: Sandiaga Uno Penasaran ‘Setan Gundul’ Andi Arief: Orang yang Ikut Deklarasi di Depan Rumah Prabowo?

“Nunggu info dulu dari penyidik Pidana Ekonomi dan Khusus (Pideksus) ya (ditahan atau tidaknya),” kata Dedi saat dikonfirmasi Pojoksatu.id, Selasa (7/5/2019).

Menurut Dedi, penahanan terhadap UBN merupakan kewenangan penuh penyidik Dit Pideksus.

Karena itu, penyidik akan menangani kasus yang menjerat Ustz UBN secara profesional dan sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

“Kita tunggu kerja penyidik ya,” ungkapnya.

BACA: Sandiaga Uno Penasaran ‘Setan Gundul’ Andi Arief: Orang yang Ikut Deklarasi di Depan Rumah Prabowo?

Untuk diketahui, perkara ini bergulir sejak tahun 2017 atau jauh sebelum hingar-bingar Pemilu 20219.

Ketika itu, diduga ada aliran dana dari Bachtiar Nasir, yang merupakan Ketua GNPF MUI, ke Turki.

Padahal dana yang dikumpulkan di rekening YKUS untuk donasi Aksi Bela Islam 411 dan 212.

BACA: Sandiaga Uno ke Andi Arief’, “Yang Mencuit Saya Keluarin 500 miliar untuk Prabowo Itu kan?”

Dalam surat itu, Bachtiar disangka melanggar Pasal 70 juncto Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 16/2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28/2004 atau Pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10/1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

(ruh/fir/pojoksatu)