UBN Tersangka Disebut Kriminalisasi Ulama, Mabes Polri: Orang Tersebut Harus Bertanggugjawab

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, survei pilpres, survei polisi
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo.

POJOKSATU.id, JAKARTA – Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan penetapan tersangka Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Ustaz Bachtiar Nasir sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.


UBN ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau kasus dugaan pengalihan aset Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS).

Demkian ditegaskan Dedi menanggapi sejumlah pihak langsung menganggap penetapan tersangka atas pendukung Prabowo-Sandi itu sebagai kriminalisasi ulama.


BACA: UBN Tersangka Pencucian Uang, PKS: Tiba-tiba, Setelah Ijtima Ulama III, Kriminalisasi Ulama

“Setiap apa yang dilakukan penyidik Polri selalu berlandaskan fakta hukum jadi jangan istilahnya ke back groundnya,” ungkap Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019).

Dedi menyatakan, dalam kasus ini, pihaknya juga tak tebang pilih. Sebab semau yang terbelit masalah statusnya sama di mata hukum.

Karena itu, Dedi membantah tudingan, bahwa penetapan tersangka UBN merupakan kriminalisasi ulama.

“Tanpa melihat statusnya orang tersebut harus bertanggung jawab perbuatan apa yang ia lakukan. Jadi jangan tanda kutip dipersepsi yang lain (seperti kriminalisasi ulama,” tegasnya.

BACA: Alasan Prabowo Kumpulan Wartawan Media Asing lalu Sambat Dicurangi: Menegakkan Demokrasi

Meski kasus ini kasus lama sejak tahun 2017, namun kata Dedi, penydik menemukan alat bukti baru. Oleh karenanya, UBN langsung ditetapkan sebagai tersangka.

“Nanti akan diklarifikasi terkait beberapa temuan-temuan penyidik,” ujarnya.

Untuk diketahui Status tersebut tertuang dalam surat pemanggilan untuk pemeriksaan UBN yang diagendakan besok, Rabu (8/5/2019).

Dalam surat pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka bernomor S. Pgl/ 1212/V/RES.2.3/2019/ Dit Tipideksus tertanggal 3 Mei 2019.

BACA: Prabowo Sambat Dicurangi ke Media Asing, BPN: Penyelenggara Pemilu dan Aparat Hukum Gak Netral

Surat itu meninta UBN memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB.

Surat panggilan tersebut ditandatangani Dirtipideksus Brigjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menganggap hal itu sebagai sebuah kriminalisasi ulama.

Demikian disampaikan HNW melalui akun Twitter pribadi miliknya, Selas (7/4/2019).

BACA: Prabowo Kumpulkan Wartawan Media Asing di Rumahnya, Sambat terus Ngaku Dicurangi

“Polri Tetapkan Bachtiar Nasir Jadi Tersangka Pencucian Uang,” buka HNW menukil judul sebuah pemberitaan dari media daring.

Menurut Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu, kasus yang membelit UBN adalah kasus lama.

“InnaaliLlahi…Kasus lama tahun 2017,” katanya.

Lebih lanjut, HNW curiga bahwa penetapan tersangka kepada UBN itu dilakukan tak lama setelah digelarnya Ijtima Ulama III di Bogor beberapa waktu lalu.

BACA: Sandiaga Uno Penasaran ‘Setan Gundul’ Andi Arief: Orang yang Ikut Deklarasi di Depan Rumah Prabowo?

“Tiba-tiba setelah Ijtima Ulama ke 3, muncullah penetapan sebagai tersangka,” lanjutnya.

Karena itu, HNW meyakini bahwa penetapan status tersangka atas UBN itu adala sebuah bentuk kriminalisasi ulama.

“Kembali lagi kriminalisasi Ulama. Smoga Allah menangkan keadilan, jaga da selamatkan UBN,” tutupnya.

Sebagai informasi, perkara ini bergulir pada tahun 2017 lalu, saat ramai Pilkada DKI Jakarta dan jauh dari hingar-bingar Pilpres 2019.

BACA: Sandiaga Uno Penasaran ‘Setan Gundul’ Andi Arief: Orang yang Ikut Deklarasi di Depan Rumah Prabowo?

Ketika itu, diduga ada aliran dana dari Bachtiar Nasir yang merupakan Ketua GNPF-MUI ke Turki.

Padahal dana yang dikumpulkan di rekening YKUS untuk donasi Aksi Bela Islam 411 dan 212.

BACA: Sandiaga Uno ke Andi Arief’, “Yang Mencuit Saya Keluarin 500 miliar untuk Prabowo Itu kan?”

Dalam surat itu, Bachtiar disangka melanggar Pasal 70 juncto Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 16/2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28/2004 atau Pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10/1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

(fir/ruh/pojoksatu)