Pesan Sandiaga Uno buat Pak Presiden Sebelum Pindahkan Ibukota, Tanya Dulu Rakyat!

menteri Jokowi
Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana

POJOKSATU.id, JAKARTA – Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menyampaikan pandangannya soal rencana pemindahan ibukota Indonesia ke luar Pulau Jawa. Sandi mengingatkan Presiden Joko Widodo agar meminta tanggapan masyarakat lewat referendum.


Seperti diketahui, wacana pemindahan ibukota Indonesia diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4).

Kandidat Ibukota baru yang dipilih Jokowi adalah provinsi Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera.


BACA JUGA: Ini Alasan Danny Pomanto Usulkan Jeneponto Ketimbang Makassar Jadi Ibu Kota Negara

Menurut Sandiaga Uno usulan pemindahan Ibu Kota adalah wacana lama yang masih harus dikaji mendalam.

“Harus melalui kajian komprehensif. Bukan hanya bicara aspek tata ruang kota saja, namun juga berbicara mengenai aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik,” kata Sandi saat meninjau pengawalan C-1 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Matraman, Jakarta, Selasa (30/4/2019) siang.

Sandiaga Uno mengunjungi PPK Kecamatan Kebayoran Baru, di GOR Radio Dalam, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, Rabu (24/4/2019)
Sandiaga Uno mengunjungi PPK Kecamatan Kebayoran Baru, di GOR Radio Dalam, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, Rabu (24/4/2019)

Selain itu, lanjut Sandi, memperhatikan pula dalam kesiapan sektor yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Khususnya terkait bagaimana kesiapan penggunaan tekonologi digital dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Di sini (Jakarta) sudah kita lihat (kesiapan teknologi) kantor kelurahan. Di sini sudah menggunakan teknologi. Jadi kalau kita memindahkan fisik ibu kota itu harus dilihat dari relevansinya dari segi cost atau biayanya berapa, dan apakah efektif? apalagi sekarang kita sudah layanan digital,” terangnya.

Sebagai pria yang pernah menjabat wakil gubernur DKI Jakarta selama beberapa tahun, Sandi tidak menampik bahwa ada sedikit urgensi pemindahan ibu kota. Akan tetapi, dirinya kembali menyatakan bahwa harus ada pertimbangan yang matang oleh pemerintah.

BACA JUGA: Bukannya Dapat Bantuan Hukum, Bupati Talaud Malah Bakal Dipecat Partai Hanura

“Kalau tidak salah Bappenas sudah pernah melakukan kajian-kajian. Itu harus di sosialisasikan. Tapi harus dikembalikan ke masyarakat, karena ini keputusan yang sangat strategis. Harus ada Referendum, kalau kita mau pindahkan ibu kota itu berapa yang setuju, berapa yang mendukung dan itu yang harus dilakukan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Senin (29/4) siang, Presiden memutuskan untuk memindah Ibu kota ke luar Jawa. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi Jakarta yang dinilai tidak ideal untuk kota masa depan.

Selain kemacetan, daya dukung lingkungannya juga rendah. Mulai dari banjir, polusi air dan udara, hingga penurunan permukaan tanah.

(jpg/fat/pojoksatu)