Dirut PLN Tersangka Baru Kasus Eni Saragih dan Idrus Marham, Ini Perannya

Dirut PLN Sofyan Basir, kekayaan dirut pln, Sofyan Basir
Sofyan Basir

POJOKSATU.id, JAKARTA – Direktur Utama (Dirut) PLN Sofyan Basir ditetapkan tersangka baru dalam kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Kasus ini sendiri sebelumnya sudah menyeret anggota DPR RI, Eni Saragih dan mantan Menteri Sosial, Idrus Marham jadi pesakitan.


Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang saat jumpa pers di Media Center KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa, (23/4/2019) menyebut Sofyan berperan dalam memuluskan praktik rasuah ini.

BACA JUGA: KPK Tetapkan Direktur Utama PLN Tersangka, Ini Buktinya

“KPK menetapkan SFB (Sofyan Basir) sebagai tersangka karena diduga bersama-sama membantu Eni Maulani Saragih anggota DPR RI Komisi VII dkk menerima hadiah atau janji dari Johanes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1,” kata Saut Situmorang, Selasa (23/4/2019).


Sofyan Basir diduga terlibat dalam pengadaan proyek PLTU Riau-1 bersama mantan Anggota DPR RI Komisi VII Eni Maulani Saragih untuk memuluskan tender pembangkit listrik di Riau.

Proyek PLTU Riau-1 merupakan salah satu agenda program pembangkitan listrik yang dicanangkan pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

BACA JUGA: Sandiaga Uno Balik Kucing Jadi Wagub DKI, Fadli Zon Gak Terima, “Kami Merasa Menang”

Proyek itu rencananya akan dipegang oleh Blackgold Natural Recourses Limited, melalui anak perusahaannya PT Samantaka terkait kerjasama yang akan dikerjakan PT Pembangkit Jawa-Bali dan China Huadian Engineering.

Dalam kasus suap ini, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis hukuman 6 tahun penjara terhadap Eni Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo 2 tahun 8 bulan penjara dan teranyar mantan Menteri Sosial sekaligus eks Sekjen Partai Golkar Idrus Marham divonis 3 tahun penjara.

Kembali ke Sofyan Basir, atas perbuatannya dia disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau pasal 56 ayat 2 KUHP Jo pasal 64 ayat 1.

(fat/pojoksatu)