Dilarang Bawaslu, Panitia Ubah Konsep Silatnas Honorer K2

formasi pppk, pendaftaran pppk, silatnas honorer k2
Ilustrasi Guru honorer.

POJOKSATU.id, JAKARTA – Agenda silaturahmi nasional (Silatnas) honorer K2 yang dijadwalkan pada 14 April mendatang di Bandung, tidak mendapat izin dari Bawaslu. Namun panitia tak patah arang, mereka berencana mengubah konsep acara yang akan dihadiri capres petahana, Joko Widodo itu, agar bisa terlaksana.

Kabarnya, Bawaslu Jawa Barat melarang pelaksanaan silatnas honorer K2 pada jadwal yang direncanakan karena sudah masuk masa tenang Pemilu 2019.

BACA JUGA: Santri Tani Milenial Jadi Penggerak Sektor Pertanian di Bangkalan

“14 April sudah masuk masa tenang jadi tidak boleh ada deklarasi,” kata Iman Supriatna, penggagas Silatnas Bandung dikutip Pojoksatu.id dari JPNN, Selasa (9/4/2019).

Bawaslu Jabar sudah memanggil Iman untuk menjelaskan konsep acara tersebut. Pihak Bawaslu mengatakan tidak bisa ada kegiatan yang berbau kampanye dan deklarasi di masa tenang. Penyelenggara Silatnas disarankan membuat agenda yang lebih elegan.


“Kegiatan kami harus mengikuti jadwal TKN (Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf) dan Bawaslu Pusat. Kegiatannya dikemas jadi dialog interaktif dengan tema bedah RUU ASN versi terbaru,” jelasnya.

BACA JUGA: Ganas! Perampok Terjebak di Paha Wanita Cantik, Nangis Ampun-ampunan

Panitia menargetkan kegiatan ini akan dihadiri puluhan ribu massa honorer K2 ini, dan tetap dihadiri Jokowi. Sebab, sudah ada kesepakatan bersama TKN.

“TKN mintanya massa 20 ribu sampai 45 ribu. Jadi nanti kegiatannya bukan deklarasi lagi tapi dialog bersama Presiden Jokowi. Ini masih dimatangkan terus,” tandasnya.

(jpnn/fat/pojoksatu)