Tepis Isu Kecurangan Pemilu di Luar Negeri, Ini Penjelasan PPLN

Papan sosialisasi pemilu 2019 di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Foto: Ismail Pohan/indopos, quick count pemilu
Papan sosialisasi pemilu 2019 di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Foto: Ismail Pohan/indopos

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pelaksanaan pemilu di luar negeri menjadi sorotan. Dianggap rawan kecurangan karena minim pemantauan. Belum lagi netralitas Kementerian Luar Negeri juga diragukan.


Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Muhammad Iqbal menepis tudingan itu.

Menurutnya, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sebagian besar beranggotakan WNI yang berdomisili di luar negeri dan berkoordinasi langsung dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan dengan Kementerian Luar Negeri.

BACA JUGA: 10 Fakta Chat Prof Yusril dan Habib Rizieq Soal Keislaman Prabowo, Siapa yang Bohong?

”Perlu dicatat, bahwa PPLN itu independen dari unsur masyarakat yang tinggal di luar negeri. Kalau ada satu atau dua dari KBRI, baik staf lokal maupun diplomat, itu merupakan kapasitas pribadi yang dilakukan secara netral,” kata Iqbal di Jakarta.


Pernyataan tersebut juga disampaikan untuk menangkal berbagai fitnah dan hoaks yang ditujukan kepada Kemlu terkait penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Salah satunya, isu WNI di Singapura harus membayar 30 dolar Singapura untuk dapat menggunakan hak pilihnya yang sempat beredar di media sosial pekan lalu.

”Itu tidak benar sama sekali, karena untuk masuk menjadi DPT di luar negeri hanya perlu menunjukkan paspor atau SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor,” jelas Iqbal dikutip dari Antara.

BACA JUGA: Korban Diikat di Tiang Gawang, Dipukuli Rame-rame, Dikencingi Lalu Ditinggal

Fakta bahwa sebagian besar PPLN berkantor di Gedung Kedutaan Besar RI atau kantor perwakilan RI lainnya di luar negeri merupakan bentuk fasilitas Kementerian Luar Negeri untuk mendukung kelancaran pemilu di luar negeri.

”Karena warga negara asing dilarang melakukan aktivitas politik di suatu Negara,” terangnya.

Terkait jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di luar negeri, Iqbal mengungkapkan, penghitungannya telah selesai akhir tahun 2018. Dan saat ini, PPLN tengah menghitung DPT Tambahan yang maksimal hanya boleh 2 persen dari total DPT di suatu negara.

DPT tambahan menjadi kebijakan KPU untuk memfasilitasi WNI yang pindah dari Indonesia ke luar negeri atau pindah dari satu negara ke negara lain, yang sebelumnya telah terdaftar di Indonesia maupun di negara domisili sebelumnya.

BACA JUGA: Tercyduk! Wanita Pakai Parfum di Mal, Dalaman Ikut Disemprot

Jumlah DPT pemilu luar negeri mencapai 2 juta orang yang setengahnya atau hampir 1 juta DPT berada di Malaysia dan Arab Saudi menjadi kedua terbanyak dengan jumlah DPT sekitar 800 ribu orang.

”Syarat untuk menjadi DPT tambahan di luar negeri, seorang WNI harus sudah masuk dalam DPT dan menunjukkan paspor atau SPLP ke perwakilan RI setempat,” ungkap Iqbal.

Sementara itu, Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu mengingatkan, agar prajurit TNI tetap menjaga netral Pemilu, 17 April 2019 mendatang di dalam negeri.

”Yang penting satu, harus netral. Tapi keluarga yang sudah berumur diharuskan memilih kalau tidak diharuskan tidak ada demokrasi. Kemudian suami maupun istri tidak boleh juga mengarahkan untuk memilih calon tertentu,” katanya di Bandarlampung, Rabu (3/4/2019).

Ryamizard Ryacudu menuturkan, bagi suami maupun istri lebih baiknya dapat mengarahkan keluarganya agar tidak golput atau tidak mengikuti jalannya demokrasi di Indonesia.

Selain itu, Menhan juga mengingatkan, terkait masalah pertahanan kepada prajurit agar dalam melaksanakan tugas dapat mengerti dan memahami tentang pertahanan negara.

”Meskipun netral kita juga harus mengingatkan agar tidak golput,” ucapnya.

(ant/indopos/fat/pojoksatu)