Soal DPT Pemilu 2019 di Jabar, Kapolda Berharap Tidak Ada Kerawanan

Sebanyak 321 komunitas otomotif di Jawa Barat menggelar Deklarasi Pemilu Damai 2019 di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Minggu (24/3/19).
Sebanyak 321 komunitas otomotif di Jawa Barat menggelar Deklarasi Pemilu Damai 2019 di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Minggu (24/3/19).

POJOKSATU.id, BANDUNG- Permasalahan DPT (daftar pemilih tetap) di suatu daerah, selalu dipermasalahkan setiap menjelang pelaksanaan pesta demokrasi.


Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto berharap, hal itu tidak terjadi di Jawa Barat.

“Memang Jawa Barat adalah DPT paling besar dan rawan konflik. Mudah-mudahan tidak ada ekses,” jelasnya di Mapolda Jabar, Rabu (3/4).

Menurut Kapolda, kriteria kerawanan saat pemilu, ada 10 indikator yaitu kesiapan penyelenggara Pemilu, sejarah konflik, potensi konflik pasangan calon, calon independen.


“Lalu karakteristik masyarakat, tingkat kerawanan gangguan kamtibmas, sengketa batas wilayah, calon incumbent/petahana, partai lokal dan potensi sara itu jadi kriteria kerawanan,” paparnya.

Bahkan, saat masa tenang pun, ada kerawanan tersendiri dalam situasi Pemilu.

“Pada masa tenang adalah rapat/kampanye gelap, serangan fajar, money politik, ancaman, intimidasi, terror, penganiayaan, penculikan, sabotase dan provokasi antar pendukung. Ancaman masa saat pemungutan suara mengancam, menganiaya, penculikan, pembunuhan baik terhadap pemilih atau saksi, merusak TPS, surat dan kotak suara, teror, intimidasi dan lmenghalangi pemilih ke TPS. Lalu adanya bencana alam, petugas tidak memahami tugasnya, kekurangan logistik, masyarakat tidak memahami mekanisme pencoblosan, kita antisipasi semua hal itu,” terangnya.

Sedangkan kerawanan pada masa perhitungan suara antara lain manipulasi hasil suara, pencurian kotak suara, sabotase atau teror, gangguan kamtibmas, petugas tidak professional, protes dari saksi, dan waktu yang lama.

“Selain itu pula harus diantisipasi kerawanan geografis bencana alam. Secara khusus menangani bencana, kita sinergi bersama BPBD, Basarnas serta potensi SAR masyarakat,” pungkasnya.

(arf/pojoksatu)