Klaim Lobi Kebebasan Siti Aisyah di Bantah PM Malaysia, Dahnil: Memalukan Indonesia

Koordinator Jurubicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, rusdi kirana
Koordinator Jurubicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemerintah mengklaim kebebasan Siti Aisyah dari jeratan tuduhan pembunuhan terhadap saudara tiri Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut), Kim Jong Nam berdasarkan hasil lobi.


Namun pernyataan itu kemudian dibantah langsung oleh Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad.

Mahathir menyatakan, bahwa tidak ada intervensi pemerintah Indonesia atas pembebasan Aisyah.

Menanggapi hal itu, Koordinator Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak pun melontarkan kritik pedas.


Menurutnya, klaim pemerintah atas kebebasan Siti Aisyah itu malah mempermalukan Indonesia.

“Mengapa tidak bersikap sewajarnya seperti yang ditunjukkan Pak JK. Sehingga, tidak perlu ada bantahan dari Tun Dr Mahathir, yang berujung memalukan Indonesia,” ujarnya, Rabu (13/3/2019).

Dengan klaim tersebut, lanjutnya, citra pemerintah sebagai produsen hoax semakin nyata dengan klaim tersebut.

Bahkan hoax yang dibuat pemerintah, kali ini dibantah langsung oleh pemimpin negeri lain.

“Kini hoax klaim lobi-lobi langsung dibantah oleh Perdana Menteri Malaysia, yang berujung pada nama baik Indonesia di dunia internasional,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mengklaim bahwa upaya pembebasan Siti Aisyah telah dilakukan sejak dua tahun terakhir.

Tepatnya dari era Perdana Menteri Najib Razak hingga Mahathir Mohamad.

Dia mengaku pemerintah terus melakukan koordinasi dengan kedua perdana menteri tersebut.

“Atas perintah presiden, kami, kapolri, menlu, jaksa agung juga sudah bertemu dengan pihak Malaysia. Saya mengirim surat dan sudah dibalas oleh Jaksa Agung Malaysia,” tutur Laoly.

Upaya ini akhirnya mendapat respon positif dari Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, yang kemudian berujung pada pencabutan dakwaan Aisyah.

“Dan setelah mengirimkan surat kepada kami, Jaksa Agung (Malaysia) memohon ke pengadilan untuk menarik dakwaan. Kami mengucapkan syukur,” tegasnya.

Sementara itu, PM Malaysia Mahathir Mohamad membantah kabar bahwa pembebasan itu merupakan hasil dari upaya diplomatik Indonesia.

“Ini adalah keputusan yang dibuat oleh pengadilan. Dia diadili dan dia diberhentikan. Jadi ini adalah proses yang mengikuti hukum,” katanya dikutip Straits Times.

“Saya tidak tahu detailnya. Tetapi, penuntut dapat memberikan pembebasan yang tidak sebesar pembebasan,” sambungnya.

(jpg/ruh/pojoksatu)