Masyarakat Papua Desak KPK Minta Maaf dan Melakukan Evaluasi Terbuka

POJOKSATU.id, JAKARTA- Aksi menolak kriminalisasi terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe kembali digelar. Kali ini, giliran ratusan massa tergabung dalam Komite Pemuda Peduli Adat Nusantara (KPPAN) memadati gedung KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/2).


Langkah ini sebagai upaya rakyat Papua mendukung penuh Gubernur Papua Lukas Enembe yang merupakan Kepala Adat di Papua.

“Kami mendukung masyarakat adat di Papua yang memberikan denda ke KPK sebesar 10 Triliun. KPK tidak menghormati Kepala Adat Papua, dengan memainkan skenario jahat seperti Dajjal,” tegas Koordinator KPPN Mare di depan gedung KPK.


Menurut Mare, apa yang dilakukan oleh KPK terkesan memaksakan kehendak. Hal ini ditandai dengan ketidak profesionalan penyidiknya yang bergerak asal-asalan melakukan OTT di Hotel Berobudur, Jakarta Pusat.

“Kalau itu OTT benar maka pasti ada yang ditangkap, tetapi ini bukan OTT tetapi dugaan kuat karena ada muatan politik,” kata Mare lagi.

Disamping itu, sikap KPK yang enggan meminta maaf kepada rakyat Papua itu dinilai sebagai lembaga ‘Keras Seperti Batu dan Keras Kepala’.

“KPK ini sekeras batu. Keras kepala tidak mau minta maaf. Padahal KPK ada upaya pembunuhan karakter ke Bapak Lukas Enembe,” tutur dia

Oleh karena itu, lanjut Mare, jika dalam waktu dekat ini KPK tak minta maaf. Maka, dalam waktu ini pihaknya bakal secara terbuka melakukan evaluasi akbar terhadap KPK.

Bahkan hasil evaluasi itu bakal disampaikan secara terbuka guna menjadi landasan bahwa Agus Rahardjo sebagai ketua KPK tidak layak memimpin lembaga anti rasuah itu.

“Kalau KPK masih belum meminta maaf, maka kami akan melakukan evaluasi terbuka. Dan bersama publik akan mendesak agar Agus Rahardjo cs diganti,” pungkasnya.

Untuk diketahui, disela-sela acara, massa juga melakukan aksi bakar ban sebagai wujud kekecewaan terhadap KPK yang tak kunjung minta maaf ke Lukas Enembe dan rakyat Papua.

(fir/pojoksatu)