Alasan Pejabat, Polisi Tidak Penjarakan Tersangka Penganiayaan Pegawai KPK

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono

POJOKSATU.id, JAKARTA-Meski sudah ditetapkan menjadi tersangka, penyidik Polda Metro Jaya masih enggan melakukan penahanan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintahan Provinsi Papua T.E.A Hery Dosinaen.


T.E.A Hery Dosinaen diketahui ikut terlibat melakukan kekerasan terhadap pegawai KPK bernama Muhammad Gilang Wicaksono di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Sabtu (2/2) lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono mengatakan, pihaknya tidak melakukan penahanan, dengan alasan pejabat Publik, yang bersangkutan juga sangat kooperatif dalam proses pemeriksaan.


“Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan karena subjektivitas penyidik, contoh salah satunya kooperatif, kemudian sebagai pejabat publik,” ungkap Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (19/2).

Alasan lain yang bersangkutan mengajukan agar tidak dilakukan penahanan, yaitu masih banyaknya pekerjaan selaku pejabat publik yang harus diselesaikan.

Atas dasar itulah, penyidik mempertimbangkan penahanan terhadap tersangka Hery Dosinaen.

“Dia juga ada surat dari kuasa hukumnya mohon tidak dilakukan penahanan karena masih ada pekerjaan- pekerjaan yang masih harus dikerjakan,” tutur Argo.

Hery ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani proses pemeriksaan selama 10 jam di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin kemarin.

Dalam pemeriksaan, Hery mengaku telah melakukan penganiayaan kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernama Gilang Wicaksono dengan menampar Gilang.

Atas perbuatannya itu, Hery dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan

Untuk diketahui, kasus penganiayaan itu terungkap setelah salah satu penyelidik KPK bernama Gilang Wicaksono resmi membuat laporan ke Polda Metro Jaya, Minggu (3/2).

Aksi penganiayaan itu terjadi saat Gilang dan penyelidik KPK Indra melakukan pengintaian terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe yang sedang melakukan rapat bersama Ketua DPRD Papua, anggota DPRD Papua Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Hotel Borobudur.

Pengintaian itu dilakukan karena kedua penyelidik KPK itu sedang mendapatkan tugas untuk menelusuri adanya dugaan korupsi anggaran di Papua.

(fir/pojoksatu)