Ajukan Pemeriksaan di Papua, Polisi Ngotot Sekda Papua Tetap Diperiksa di Jakarta

match fixing, pengaturan skor, satgas antimafia bola
Ketua tim media Satgas Antimafia Bola Mabes Polri Kombes Argo Yuwono

POJOKSATU.id, JAKARTA-Kuasa Hukum Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening mengajukan surat penundaan agar proses pemeriksaan Sekda Papua, Titus Emanuel Adopehan Hery Dosinaen dilakukan di Polda Papua. Mengingat, pihak Pemprov Papua tetap dapat menjalankan roda pemerintahan selama proses pemeriksaan.


Namun, pengajuan itu sepertinya tidak digubris oleh penyidi Polda Metro Jaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono mengataka, penyidik akan mengagendakan ulang prihal pemeriksaan Sekda Papua. Namun, pemeriksaan itu tetap akan dilakukan di Polda Metro Jaya.


“Penyidik membuat surat panggilan kembali, panggilan yang kedua dikirim ke perwakilan di Jakarta, perwakilan Pemprov Papua untuk memanggil kembali pada Senin pukul 10.00,” ungkap Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (15/2).

Menurut Argo, alasan pihaknya melakukan pemeriksaan di Jakarta guna untuk mempercepat proses penyelidikan.

Selain itu, pemeriksaan yang kedua ini, juga tidak ada kaitannya denga agenda di Hotel Brobudur. Ini murni hanya untuk menindaklanjuti kasus pengeroyokan dua pegawai KPK.

“Jadi Hotel Borobudur hanya sebagai TKP saja. Semua pemeriksaan yang telah dilakukan, semuanya proaktif. Jadi tidak ada kaitannya dengan kegiatan di Hotel Borobudur,” ungkapnya.

“Hotel Itu hanya sedang ketepatan saja sebagai lokasi maupun TKP. Jadi itu perkembangan untuk pengainayaan pegawai KPK,” beber Argo.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Tim Biro Hukum KPK Indra Mantong Batti bersama dengan penyelidiki KPK Muhamad Gilang Wicaksono melayangkan laporan terkait kasus penganiayaan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, ke Polda Metro Jaya.

Laporan itu telah terdaftar sejak Minggu, 3 Februari 2019 pukul 14.30 dan diterima oleh Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

Dalam laporan itu juga pihak terlapor yang masih dalam lidik itu dijerat dengan Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 211 KUHP dan atau Pasal 212 KUHP.

(fir/pojoksatu)