Kuasa Hukum Guru Honorer Sebut Pemerintah Lakukan Pembangkangan Hukum

formasi pppk, pendaftaran pppk, silatnas honorer k2
Ilustrasi Guru honorer.

POJOKSATU.ID, JAKARTA – Kuasa Hukum Guru Honorer/PTT Kependidikan Andi Asrun menuding pemerintah melakukan pembangkangan hukum. Pasalnya, pemerintah menolak menghentikan tahapan seleksi CPNS 2018.


Andi Asrun menilai pemerintah harusnya menghentikan tahapan seleksi CPNS setelah ada putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan usia 35 tahun bagi honorer menjadi CPNS.

BACA JUGA: Pukul Penyidik KPK, Begini Pembelaan Ketua DPR Papua

“Menurut saya, tidak melaksanakan putusan MA adalah ketidakpatuhan hukum dan pembangkangan hukum sebagaimana diperlihatkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana,” kata Asrun dalam pesan elektroniknya, Minggu (3/2/2019).

Para guru honorer dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kependidikan, lanjutnya, bisa menggugat presiden, MenPAN-RB, Mendikbud, Menkeu atas perbuatan melawan hukum.


Sebab, pembatasan usia 35 tahun untuk ikut seleksi CPNS terbukti melanggar norma-norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Juga melawan UU Tenaga Kerja dan UUD 1945.

“Guru honorer dan PTT Kependidikan akan kembali menggugat pemerintah dan bahkan akan meminta DPR RI mengajukan hak interpelasi kepada presiden,” tegasnya.

BACA JUGA: Sebut PA 212 Penghamba Uang, Korlabi Bakal Lapor Bos Pendukung Ahok ke Polisi

Dalam salinan putusan Nomor 74/P/HUM/2018 menyebutkan, MA mengabulkan pokok tuntutan membatalkan lampiran huruf F angka 6 angka 1 PermenPAN-RB Nomor 36 Tahun 2018. Yaitu: usia paling tinggi 35 tahun pada 1 Agustus 2018, masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang, dinyatakan bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Juga Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.