KPAI Ungkap ‘Borok’ Pemilihan Kepala Sekolah dalam Kasus Korupsi Bupati Cianjur

Bupati Cianjur Irvan Rivano Mochtar
Bupati Cianjur Irvan Rivano Mochtar

POJOKSATU.id, JAKARTA – Komisi Perlindingan Anak Indonesia (KPAI) angkat bicara terkait kasus korupsi Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar yang ‘menilep’ dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan Cianjur Tahun 2018.


Di balik kasus yang berawal dari OTT KPK itu, KPAI menilai ada masalah dalam jabatan kepala sekolah yang terjadi hampir di seluruh Indonesia.

Demikian disampaikan Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam keterangan tertulisnya yang diterima PojokSatu.id, Minggu (16/12/2018).

Setidaknya ada empat ‘borok’ yang selama ini sangat mungkin dilakukan di seluruh Indonesia.


Pertama, tata cara pengangkatan kepala sekolah yang prosedurnya sama sekali tak melibatkan pihak luar atau lembaga independen, semisal dewan pendidikan.

Hal itu, katanya, dapat ditafsirkan bahwa proses dan hasil perekrutannya tidak lagi didasarkan pada pertimbangan obyektif. Tetapi yang dominan adalah pertimbangan subyektif.

“Bahkan, kepala sekolah dapat dicopot sewenang-wenang oleh kepala daerah, karena yang bersangkutan akan menempatkan tim suksesnya sebagai bentuk imbalan,” jelasnya.

Kedua, adalah daftar panjang antrian calon kepala sekolah sampai membuat calon yang sudah memasuki masa pensiun tidak kebagian menjadi kepala sekolah.

“Pertanyaannya, mengapa Dinas-dinas Pendidikan di berbagai daerah mengambil kebijakan mengadakan atau membuat daftar antre yang terlalu panjang?” ucap Retno membeberkan.

Antrean yang cukup panjang itu, lanjutnya, lalu melahirkan calo-calo jabatan yang menawarkan berbagai ‘kemudahan’.

Dengan ‘kemudahan’ tersebut, para calon tidak lagi perlu antre, dengan konsekuensi harus membayar dengan ‘harga’ tertentu, kendati mahal.

Padahal, ungkapnya, Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan, waktu antre yang dimulai dari tahap persiapan sampai pengangkatan dan penempatan calon menjadi kepala sekolah hitungan waktunya selama dua tahun.

Karena itu, pihaknya menilai, daftar antrean calon kepala sekolah melebihi waktu dua tahun merupakan bentuk pelanggaran hukum.

“Selain itu, juga berdampak psikologis yang menekan calon kepala sekolah antrean,” jelasnya.

Ketiga, adanya kebutaan publik tentang kriteria dan dasar seseorang yang ditunjuk menjadi kepala sekolah dan ditetapkan di suatu sekolah.

Publik pun menilai bahwa seseorang yang ditempatkan di sekolah favorit adalah orang yang memiliki kompetensi tinggi sekaligus menjadi ‘hadiah’ atas kompetensi tinggi orang tersebut.

Tapi sejatinya, mekanisme itu adalah sebuah kesalah-kaprahan. Seharusnya, semakin tinggi kompetensi calon kepala sekolah, maka ia harus ditempatkan di sekolah yang semakin rendah.

Pasalnya, semakin rendah kualitas sebuah sekolah, semakin membutuhkan sosok dengan kompetensi yang semakin tinggi pula.

“Dengan begitu, barulah dapat terjadi perubahan di suatu sekolah. Yaitu terangkatnya tipe sekolah dari semula bertipe reguler jadi sekolah bertipe unggul,” usai Retno.

Keempat, Retno menduga Dinas-dinas Pendidikan sejatinya tak memiliki dasar, kriteria dan peta acuan mutasi kepala sekolah.

Yang kerap terjadi adalah banyak kepala sekolah dimutasi ke sekolah lain saat akan memasuki masa pensiun setahun lagi.

“Pertimbangan mutasi seperti ini sungguh tidak mempertimbangkan efektivitas serta hasil pencampaian program pengelolaan sekolah,” jelasnya.

Retno menekankan, dengan mekanisme pengangkatan kepala sekolah yang lebih mempertimbangkan kedekatan (nepotisme) dan bukan berdasarkan kualitas, akan berdampak buruk bagi peserta didik dan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Untuk itu, seharusnya, untuk menghindari KKN, kepala-kepala daerah sejatinya harus memilih kepala sekolah secara transparan melalui seleksi terbuka lelang jabatan kepala sekolah.

Salah satu contohnya adalah seperti yang pernah dilakukan Pemprov DKI Jakarta di era Gubenur Joko Widodo pada 2013 silam.

“Sehingga besar peluang daerah untuk mendapatkan kepala sekolah yang berkualitas,” ujar Retno.

KPAI, lanjutnya, merasa perlu meluruskan hal ini karena pihaknya berharap bahwa kualitas kepala sekolah sangat menentukan kemajuan suatu sekolah.

“Mengingat salah satu fungsi kepala sekolah adalah penjaga mutu/kualitas pendidikan di sekolah yang dipimpinnya,” tutupnya.

(ruh/pojoksatu)